TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Mursiman, menyampaikan hasil kajian terbaru terkait potensi gempa Sesar Cisadane pada Senin, 23 Februari 2026. Pernyataan tersebut merujuk pada kajian resmi yang dirilis Badan Geologi pada Februari 2026.
“Kami menyampaikan informasi ini berdasarkan hasil kajian terbaru dari Badan Geologi pada Februari 2026 terkait potensi Sesar Cisadane,” ujar Mursiman.
Dalam kajian itu dijelaskan bahwa Sesar Cisadane tidak termasuk dalam kategori sesar yang berpotensi memicu gempa besar. Pakar Badan Geologi, Dr. Supartoyo, menegaskan bahwa sesar ini tidak diklasifikasikan sebagai sesar aktif Kelas A.
“Berdasarkan kajian, Sesar Cisadane tidak berpotensi menyebabkan gempa besar di atas magnitudo 7,0 dan tidak termasuk sesar aktif Kelas A,” jelasnya.
Data pemantauan dari BMKG menunjukkan adanya aktivitas kegempaan di jalur sesar tersebut. Namun, magnitudo yang tercatat relatif kecil dan masih dalam kategori rendah.
“Data BMKG mencatat aktivitas gempa di jalur ini berkisar antara M 2,3 hingga M 3,1,” ungkapnya.
Meski tidak berpotensi gempa besar, gempa dari sesar darat memiliki karakter dangkal yang dapat terasa kuat di permukaan. Wilayah Bogor hingga Tangerang yang berada di sekitar jalur sesar berpotensi merasakan guncangan signifikan apabila terjadi aktivitas.
“Walaupun magnitudonya kecil, gempa dangkal bisa sangat dirasakan warga di sekitar jalur sesar dan berisiko merusak bangunan yang tidak tahan gempa,” katanya.
Sesar Cisadane saat ini berstatus “potensial aktif” berdasarkan bukti geologis di lapangan. Temuan rekahan tanah dan pergeseran struktur batuan di masa lalu menjadi dasar penetapan status tersebut.
“Status potensial aktif diberikan karena adanya bukti geologis seperti tanah terbelah dan pergeseran struktur di masa lalu, meski belum ditemukan catatan gempa besar yang signifikan,” tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa informasi ini disampaikan sebagai langkah mitigasi dan edukasi kebencanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar perbaikan tata ruang serta penguatan standar bangunan di wilayah Jabodetabek.
“Informasi ini bukan untuk memicu kepanikan, melainkan sebagai dasar perbaikan tata ruang dan penguatan standar bangunan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi gempa,” tutupnya.
