TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, gelombang protes muncul dari kalangan mahasiswa. Massa yang tergabung dalam Konsolidasi Daerah se-Banten menggelar demonstrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat 20 Februari 2026.
Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pelantikan pasangan Andra–Dimyati oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Para mahasiswa menilai berbagai program pembangunan di Tanah Jawara belum menunjukkan perubahan signifikan dan masih didominasi narasi tanpa implementasi konkret.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mengangkat grand isu bertajuk “1 Tahun Banten Butuh Solusi Nyata, Bukan Retorika”. Mereka memaparkan sejumlah persoalan strategis yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah provinsi.
Di Kota Cilegon, mahasiswa menyoroti persoalan banjir yang terus berulang serta aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan. Lonjakan kasus ISPA hingga 300 persen yang diduga berkaitan dengan aktivitas industri juga menjadi perhatian serius.
Untuk Kabupaten Lebak dan Tangerang, mahasiswa menyinggung konflik agraria di Cimarga serta buruknya tata ruang wilayah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada ratusan rumah yang terendam banjir akibat tanggul jebol.
BACA JUGA : 5 Tempat Buka Puasa Paling Nyaman dan Enak di Pandeglang, Nomor 3 Selalu Penuh!
Sorotan juga diarahkan ke wilayah Serang, baik kota maupun kabupaten. Dugaan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri Cikande dan PT Nikomas Gemilang yang mencapai Rp40 juta per orang menjadi isu paling mencolok.
Sementara itu, Kabupaten Pandeglang dinilai masih menghadapi persoalan mendasar. Status daerah tertinggal, sekitar 18 ribu anak putus sekolah, serta kasus meninggalnya seorang anak akibat jalan rusak meski anggaran infrastruktur tersedia miliaran rupiah menjadi catatan keras mahasiswa.
Melalui Konsolidasi Daerah se-Banten, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten. Mereka mendesak adanya transparansi capaian kinerja satu tahun, audit independen terhadap penggunaan anggaran, pemberantasan pungli tenaga kerja, perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penegakan regulasi truk over dimension over loading (ODOL) secara konsisten.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turun langsung menemui massa untuk berdialog. Ia menyatakan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pemerintahan.
“Kritik mahasiswa adalah vitamin bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Masalah jalan rusak, akses sekolah, hingga pungli rekrutmen tenaga kerja menjadi prioritas yang tengah kami upayakan,” ujar Andra Soni di hadapan mahasiswa.
Aksi ini menjadi penanda bahwa satu tahun masa pemerintahan bukan hanya soal perayaan capaian, tetapi juga momentum refleksi. Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar pembangunan di Banten berjalan transparan dan berpihak pada masyarakat.
