KOTA SERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Gubernur Banten, Andra Soni, kembali menegaskan keseriusannya dalam menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam podcast RMOL yang berlangsung di Kantor Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Rabu 9 Juli 2025.
Sejak dilantik pada 1 Maret 2025, Andra fokus membangun pondasi pemerintahan yang pro-rakyat. Beberapa program utama yang kini tengah digulirkan antara lain pendidikan gratis, layanan kesehatan terjangkau, pembangunan infrastruktur desa, serta keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Kami ingin memastikan seluruh janji kampanye benar-benar diwujudkan, bukan sekadar slogan. Masyarakat harus bisa langsung merasakan manfaatnya,” ujar Andra.
Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah kebijakan sekolah gratis bagi seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2025. Menurut Andra, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan SDM Banten.
“Banten memiliki keunggulan geografis karena berdekatan dengan Jakarta, serta kekayaan sumber daya alam yang besar. Tapi semuanya tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. Maka dari itu, pendidikan menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa penguatan kualitas manusia akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi. Banten sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, konsisten masuk lima besar wilayah dengan realisasi investasi tertinggi di tingkat nasional. Tahun ini, target investasi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Banten mencapai Rp119 triliun.
“Kalau SDM-nya kuat, maka target itu sangat realistis dicapai,” jelas Andra dengan penuh keyakinan.
Di bidang pembangunan infrastruktur, Andra memperkenalkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang ANDRA). Inisiatif ini bertujuan memperbaiki jalan-jalan penghubung antar desa, terutama di wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
“Penting untuk memastikan pemerataan pembangunan. Jangan sampai Tangerang Raya terus berkembang, sementara wilayah seperti Lebak dan Pandeglang tertinggal. Ini yang coba kami selesaikan lewat Bang ANDRA,” tuturnya.
Dalam upaya meringankan beban masyarakat sekaligus memperbaiki data kendaraan di daerah, Andra juga menerbitkan kebijakan perpanjangan pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025.
“Langkah ini bukan semata-mata untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi lebih pada keinginan untuk memperoleh data kendaraan yang akurat sebagai dasar perencanaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan berbagai program tersebut, Andra Soni berharap pembangunan di Banten tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga merata hingga pelosok daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan Banten secara menyeluruh.
