KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mendorong tata kelola dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat. Menurutnya, meski MBG merupakan program strategis nasional, pelaksanaannya berada di daerah dan langsung dirasakan masyarakat.
Arief mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan. Koordinasi yang baik dinilai penting untuk mencegah masalah sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan.
“Ini memang program nasional, program strategis nasional, tetapi implementasinya tentu saja dilaksanakan di daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat, dan juga terkait dengan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Arief, saat dikonfirmasi pada Senin, 5 Oktober 2026.
Pemda Mulai Dilibatkan
Menurut Arief, pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya terlihat dari keterlibatan dinas kesehatan dalam menjaga mutu dan kualitas makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sepemahaman saya, seiring dengan waktu, pola koordinasi dan komunikasinya semakin baik. Pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam aspek menjaga mutu dan kualitas makanan yang disediakan SPPG melalui urusan SLHS yang dikoordinasikan dengan dinas kesehatan di masing-masing pemerintah daerah,” katanya.
Namun, Arief menilai pelibatan pemerintah daerah tersebut masih perlu diperkuat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan pihak sekolah dan guru dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa tetap aman.
Menurutnya, keamanan pangan menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dalam program MBG. Sebab, makanan yang disediakan melalui program tersebut dikonsumsi langsung oleh para siswa di sekolah.
MBG Tak Sekadar Soal Makanan
Selain memenuhi kebutuhan gizi, Arief ingin program MBG juga dibarengi dengan edukasi mengenai pola makan sehat. Ia mengusulkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang ikut berperan dalam membangun pemahaman siswa tentang pola hidup sehat.
“MBG ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik dari siswa, tapi juga membangun pemahaman atau literasi yang baik kepada siswa tentang pola makan sehat sebagai bagian dari literasi pola hidup sehat,” ujarnya.
Arief menjelaskan, pola hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Siswa juga perlu memahami pentingnya istirahat yang cukup, olahraga, hingga cara mengelola stres.
Pengawasan Satgas SPPG Perlu Diperjelas
Di sisi lain, Arief menyoroti tata kelola Satuan Tugas MBG (Satgas SPPG), terutama terkait mekanisme pengawasannya. Menurutnya, kewenangan dan tugas pengawasan di tingkat daerah perlu dibuat lebih jelas.
“Selain bentuk ajakan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk membangun tata kelola program yang lebih baik, ajakan ini juga perlu diselaraskan dengan perbaikan tata kelola pengelolaan SBBG, termasuk mekanisme pengawasannya,” kata Arief.
Arief menilai pemerintah daerah perlu terlibat aktif karena pelaksanaan MBG berlangsung di wilayah masing-masing. Terlebih, dampak dari program tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya para siswa.
“Ini program pusat, tapi dilaksanakan di tingkat daerah dan berdampak kepada warga di daerah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah daerah perlu terlibat aktif dan memiliki peran yang jelas dan komprehensif untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan tata kelola yang lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Arief.
