TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bambu Oju Resto, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kamis, 2 Oktober 2025. Kunjungan dilakukan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar. Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan percepatan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungan itu, Andra Soni didampingi Walikota Tangerang Sachrudin, Wakil Walikota Maryono Hasan, serta jajaran Dinas Kesehatan provinsi dan kota. Kehadiran para pejabat menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program MBG. Kolaborasi lintas daerah diharapkan memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
“Kami kepala daerah punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul menerima manfaatnya, terutama untuk perbaikan gizi,” ujar Andra Soni.
Saat ini terdapat 17 dapur SPPG di Kota Tangerang yang sudah beroperasi. Seluruhnya sedang mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah provinsi bersama pemerintah kota terus mendampingi agar proses berjalan lancar.
“Kami berharap program ini bisa lebih maksimal lagi di Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang,” tambahnya.
Andra menekankan percepatan sertifikasi harus dilakukan tanpa mengabaikan aturan. Ia meminta dinas terkait mendampingi penuh dapur yang sedang berproses. Hal ini penting untuk menjamin keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat.
“Jadi tetap dibantu agar bisa memastikan bahwa penerima manfaat betul-betul terlindungi,” katanya.
Dalam peninjauan, Gubernur juga melihat langsung kondisi dapur, mulai dari kebersihan hingga gudang penyimpanan. Ia menilai standar yang diterapkan sudah baik dengan pendampingan tenaga kesehatan. Selain itu, dapur ini memberdayakan 47 tenaga kerja, 95 persen di antaranya warga setempat.
“Alhamdulillah mereka yang tadinya tidak punya pekerjaan tetap, hari ini sudah bisa bekerja mengikuti SOP di sini,” ungkapnya.
Menurut Andra, keberadaan SPPG tidak hanya berfokus pada gizi anak sekolah. Program ini juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan jumlah dapur yang berpotensi lebih dari seribu unit, puluhan ribu tenaga kerja baru akan terserap.
“Saya membayangkan kalau ada 1.000 dapur di Provinsi Banten, berarti ada sekitar 47.000 tenaga kerja baru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan. Menurutnya, enam dapur sudah memiliki SLHS dari total 162 dapur SPPG. Sisanya masih dalam proses sertifikasi bertahap.
“Alhamdulillah dengan program percepatan, semua sudah mulai berproses. Dari total 162 dapur SPPG, enam di antaranya sudah memiliki SLHS,” ujar Ati.
Ati menegaskan, penerbitan SLHS tidak dipungut biaya dari Dinas Kesehatan. Namun, Dinkes hanya sebatas memberi rekomendasi, sedangkan izin resmi dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten dan Kota. Ia menargetkan semua dapur selesai mengurus sertifikat pada November mendatang.
“Dari kami gratis, tapi penerbitan izin tetap dilakukan oleh PTSP kabupaten dan kota,” jelasnya.
Sejauh ini, pelaksanaan program MBG di Banten berjalan lancar. Belum ada laporan kendala yang berarti dalam distribusi makanan bergizi. Dinas Kesehatan berharap situasi ini terus berlanjut agar manfaat dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah, belum ada permasalahan dan mudah-mudahan tidak ada masalah,” tuturnya.
Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa program MBG adalah langkah besar untuk meningkatkan gizi generasi muda. Ia menilai keberhasilan program bergantung pada dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Program ini diharapkan memberi manfaat maksimal bagi anak sekolah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.
