KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Banten, menyatakan jaringan angkutan umum bersubsidi sudah terintegrasi dengan moda transportasi massal penghubung Jakarta, yakni Transjakarta, KRL Commuter Line, dan Kereta Bandara. Integrasi itu dirancang sejak awal pengembangan layanan BisTayo.
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dishub Kota Tangerang Bambang Dewanto mengatakan integrasi tersebut mengacu pada desain sistem angkutan umum terintegrasi Kota Tangerang, yang membagi jaringan menjadi tiga lapis koridor.
“Dari awal mengembangkan angkutan umum ini, kita sudah bicara integrasi. Ada koridor ranting, koridor cabang, dan koridor utama,” ujarnya ditemui baru-baru ini.
Tiga Lapis Koridor
Koridor ranting dilayani angkutan pengumpan (feeder) Si Benteng. Layanan ini menjemput penumpang dari permukiman, termasuk kawasan padat kontrakan dan kos-kosan pekerja pabrik, menuju halte atau pangkalan BRT BisTayo.
Koridor cabang dilayani BRT BisTayo. Layanan ini menghubungkan simpul-simpul pemberhentian di tiap kecamatan dengan simpul koridor utama.
Koridor utama adalah moda yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Jakarta, yaitu Transjakarta, KRL Commuter Line, dan Kereta Bandara.
“Jadi ada feeder, ada BRT, ada angkutan Jabodetabek. Semuanya sudah terjaring,” katanya.
Koridor 1 hingga 4 Sudah Terhubung
Menurut dia, empat koridor BisTayo yang beroperasi saat ini sudah terkoneksi dengan moda utama. Koridor 1 dan Koridor 2 (arah Perumnas) bertemu di kawasan Poris Plawad, sehingga penumpang dapat berpindah ke KRL, Kereta Bandara, maupun Transjakarta.
Koridor 3 melayani rute Tangcity hingga CBD Ciledug dan terhubung dengan Transjakarta Koridor 13. Layanan Transjakarta tersebut disubsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tarif Rp3.500 dan, menurut dia, melayani sekitar 10.000 penumpang per hari. Warga Pinang dan Cipondoh yang naik BisTayo dapat turun di Tangcity, lalu melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta, atau berpindah ke Koridor 2 untuk mengakses stasiun kereta.
Koridor 4 terhubung dengan layanan shuttle di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1, termasuk Damri dan JAConn (Jabodetabek Airport Connection) yang menuju sejumlah titik di Jakarta. Namun, tarif layanan-layanan itu tergolong premium. Koridor 4 sendiri, kata dia, ditujukan bagi pekerja bandara seperti petugas kebersihan dan pedagang warung, dengan tarif Rp2.000.
“Daripada mereka naik motor lewat Cadas dan menimbulkan kemacetan, kita siapkan angkutan umum dengan tarif murah,” ujarnya.
Koridor 5 dan 6 Belum Terealisasi
Dishub menargetkan enam koridor, tetapi baru empat yang beroperasi. Koridor 5 akan menghubungkan pusat kota dengan kawasan Benda dan Batuceper, yang hingga kini belum terlayani angkutan umum bersubsidi.
Ia menyebut warga di dua kawasan itu kesulitan menuju pusat kota atau Tangcity.
Pemkot Tangerang sempat berencana memakai skema pembelian layanan (buy the service, BTS) dari pemerintah pusat. Rencana itu batal karena adanya efisiensi anggaran pusat. Pembiayaan lewat APBD pun masih terkendala kondisi keuangan daerah.
“Koridor 5 ini yang paling penting buat kita, karena warga Benda dan Batuceper akhirnya main ke Jakarta terus. Sayang sekali,” katanya.
Adapun Koridor 6 dirancang sebagai koridor melingkar (sirkel) yang menghubungkan Koridor 1 hingga 5. Dengan koridor ini, penumpang dapat berpindah antarkoridor dari titik tengah tanpa harus menuju ujung rute. Misalnya, penumpang dari kawasan Cadas yang hendak ke Perumnas tidak perlu berpindah-pindah koridor di pusat kota.
Tarif Belum Terintegrasi
Di sisi pembayaran, ia mengakui tarif antara layanan milik Pemkot Tangerang dan layanan milik Pemprov DKI Jakarta maupun PT KAI belum terintegrasi. Penumpang memang dapat memakai satu kartu uang elektronik, tetapi tetap dikenai biaya setiap kali menempelkan kartu saat berpindah ke moda lain.
Kendalanya, menurut dia, ada pada pembagian pendapatan. Layanan Pemkot masuk ke kas daerah, sementara moda lain memiliki skema sendiri. Ia mencontohkan bahwa Transjakarta dan PT KAI pun belum terintegrasi tarifnya, sedangkan Transjakarta dengan JakLingko sudah bisa.
Integrasi tarif antara feeder Si Benteng dan BRT BisTayo semestinya bisa dilakukan karena memakai satu sistem pembayaran dan satu aplikasi. Skemanya serupa dengan di Jakarta, yakni perpindahan dalam rentang waktu tertentu (sekitar dua jam pada jam sibuk) tidak dikenai biaya tambahan. Meski demikian, ia meminta kepastian penerapannya ditanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan.
“Selama tidak keluar halte, pindah-pindah moda tidak masalah. Cukup bayar sekali. Tetapi saat pindah ke kereta, itu belum bisa terkoneksi soal biayanya,” ujarnya.
