APBD Kota Tangerang 2026, Dana Transfer Pusat Berkurang Rp 402 M

Kecewa Tidak Lulus PPPK, Puluhan THL Mengadu ke DPRD Kota Tangerang
Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam

KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Pemerintah Kota Tangerang menegaskan akan bersikap adaptif terhadap pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 402 miliar dalam rancangan APBD 2026.

Walikota Tangerang, Sachrudin menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang terkait Penjelasan Walikota terhadap Raperda APBD 2026 di Gedung Puspem Kota Tangerang, Kamis 16 Oktober 2025.

Bacaan Lainnya

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan Rp 5,06 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 5,46 triliun, dengan defisit ditutupi dari SILPA sebesar Rp 400 miliar.

“Kita adaptif terhadap kondisi keuangan akibat pemangkasan dana transfer. Termasuk efisiensi di belanja pegawai seperti TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Tapi pelayanan publik tetap prioritas,” ujar Sachrudin.

Menurutnya, Pemkot Tangerang akan fokus pada program prioritas masyarakat seperti infrastruktur, sarana publik, dan kesejahteraan sosial.

“Yang penting program berjalan cepat, tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Dorong Optimalisasi PAD

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menjelaskan bahwa pengurangan dana transfer pusat menjadi tantangan daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

“Kita dorong intensifikasi pajak daerah seperti PBB, BPHTB, restoran, dan parkir. Potensinya masih besar,” ujarnya. Ia menambahkan, efisiensi dilakukan di kegiatan operasional tanpa mengganggu pelayanan dasar.

Selain itu, DPRD bersama Pemkot juga mendorong peningkatan TPP bagi P3K penuh waktu hingga 15% serta kenaikan stimulan RT dan RW sebagai bagian dari janji politik Walikota.

“Pelayanan dasar dan penyelesaian masalah perkotaan tidak boleh berkurang. Pemangkasan diarahkan ke kegiatan non-prioritas,” tegas Rusdi.

Pemkot dan DPRD sepakat menjadikan tahun anggaran 2026 sebagai momentum menjaga keseimbangan antara adaptasi fiskal dan pemenuhan janji politik kepada masyarakat.

“Kita pastikan pelayanan publik tetap berjalan, sambil bertahap merealisasikan komitmen kepada masyarakat sesuai kemampuan anggaran,” tutup Rusdi Alam.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *