TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya menyoroti persoalan pendidikan dan sosial di Kota Tangerang, mulai dari anak putus sekolah hingga kemiskinan dan pengangguran dalam kegiatan Diskusi Publik di Hortus Coffee, pada Rabu, 7 Oktober 2026. HMI bersama Pemkot dan akademisi membahas upaya memperbaiki akses pendidikan serta layanan sosial bagi masyarakat.
Diskusi bertema “Membaca Wajah Pendidikan dan Sosial Kota Tangerang: Antara Kebijakan Publik, Ketimpangan, dan Hak Masyarakat” itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Wahyu Iskandar, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Feriansyah, Dekan FEB UMT sekaligus Ketua Orda ICMI Tangerang Prof. Dr. Hamdani, serta akademisi UNIS Nursanda Rizki Adhari, dan juga seluruh Kader HMI Cabang Tangerang Raya.
Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya, Aji Mustajar, mengatakan diskusi tersebut digelar karena masih ada persoalan pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak sosial masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Teman-teman HMI melihat fenomena ketimpangan dan hak-hak masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan sosial, ini rasa-rasanya belum terealisasi secara komprehensif,” ujar Aji, saat ditemui Lensa Banten.
Disdik Ungkap Penyebab Anak Tidak Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyu Iskandar, mengatakan program Gampang Sekolah berfokus pada kemudahan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Terkait anak tidak sekolah (ATS), Wahyu menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kondisi setiap anak. Pemerintah perlu membedakan anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau sudah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Wahyu, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga administrasi kependudukan dan motivasi anak untuk bersekolah. Mobilitas penduduk di wilayah perkotaan membuat sebagian anak sulit terdata, terutama ketika keluarganya belum mengurus administrasi kependudukan.
“Ruang pendidikan di kota ini terbuka luas bagi masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu, itu aksesnya sama dari setiap jenjang. Artinya siapa pun punya hak yang sama,” kata Wahyu.
Untuk menangani persoalan tersebut, Dindik bersama perangkat wilayah melakukan asesmen dan pendampingan hingga ke rumah. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada orang tua serta mendorong anak agar kembali bersekolah.
Wahyu juga menyoroti anak usia sekitar 16 hingga 19 tahun yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Menurutnya, program sekolah gratis dari pemerintah provinsi dan bantuan beasiswa diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
Dinsos Salurkan Bantuan untuk Pekerja Rentan
Sekretaris Dinsos Kota Tangerang, Feriansyah, memaparkan sejumlah program perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial. Program tersebut mencakup bantuan bagi pekerja rentan, bantuan sosial uang, modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga bantuan pendidikan mahasiswa.
Pada 2026, sebanyak 22.865 pekerja rentan telah masuk dalam program jaminan sosial melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka antara lain pengemudi ojek, pedagang kaki lima, tukang becak, pekerja rumah tangga, dan buruh lepas yang memenuhi kriteria.
Feriansyah menyebut, jumlah pekerja rentan dalam data Dinsos mendekati 25.000 orang, tetapi anggaran yang tersedia baru mencakup 22.865 orang. Pemerintah berharap jumlah penerima bisa ditambah pada tahun berikutnya.
“Total kita punya data yang ada hampir 25.000, tapi kita baru bisa memberikan 22.865 yang baru kita anggarkan. Ke depannya mudah-mudahan bisa ditambah lagi,” ujar Feriansyah.
Selain itu, Dinsos menargetkan 3.000 penerima bantuan sosial uang dan telah menyalurkan bantuan kepada 2.600 orang. Untuk bantuan modal usaha, dari target 150 penerima, sebanyak 102 orang dinyatakan memenuhi kriteria dan proses penyalurannya masih berjalan.
Dinsos juga melibatkan 990 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di 104 kelurahan untuk membantu menjangkau warga yang membutuhkan. Program pemberdayaan lainnya meliputi pelatihan cukur rambut, pijat, dan tata boga bagi masyarakat miskin dan rentan.
Untuk bidang pendidikan, pemerintah menyediakan bantuan sosial sebesar Rp6 juta per mahasiswa bagi mahasiswa dari keluarga rentan yang memenuhi kriteria. Bantuan ini diharapkan membantu mereka melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi.
Akademisi Desak Beasiswa dan Pendidikan Ramah Anak
Dekan FEB UMT sekaligus Ketua Orda ICMI Tangerang, Prof. Dr. Hamdani, menilai program yang dipaparkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah cukup konkret. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan pendidikan juga dipengaruhi perkembangan teknologi, kondisi psikologis anak, serta pembentukan karakter di lingkungan sekolah.
Hamdani menyoroti kasus perundungan atau bullying yang dapat berujung fatal sebagai salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian. Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya memastikan anak bersekolah, tetapi juga harus membentuk karakter dan menciptakan lingkungan yang aman.
“Pendidikan itu membentuk karakter, kepribadian yang memang berbudi pekerti yang luhur, sehingga pendidikan itu memang bisa memanusiakan manusia,” ujar Hamdani.
Ia juga mendorong pemerintah memperluas beasiswa untuk pendidikan tinggi agar semakin banyak warga Kota Tangerang bisa melanjutkan kuliah. Menurutnya, peningkatan rata-rata lama sekolah perlu menjadi perhatian untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Selain beasiswa, Hamdani menilai program pendidikan ramah anak perlu diperkuat agar sekolah tidak hanya berfokus pada capaian akademik. Pendidikan juga harus membangun kepribadian, menanamkan budi pekerti, dan mencegah perundungan.
HMI Siapkan Naskah Akademis
Aji menegaskan, HMI tidak ingin diskusi publik tersebut berhenti sebagai forum bertukar pendapat. Pihaknya berencana mengawal isu pendidikan dan sosial melalui penyusunan naskah akademis yang dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah.
“Teman-teman HMI bukan hanya sekadar mengadakan diskusi publik yang sifatnya memang hanya sekadar dialog. Di kemudian hari, HMI bakal mengawal isu-isu sosial dan pendidikan, khususnya kita bakal membawa semacam naskah akademis,” tutup Aji.
