TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Wacana pelarangan peredaran vape menyusul fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuai tanggapan dari pelaku usaha dan pengguna rokok elektrik di Kota Tangerang. Keduanya menilai pelarangan total bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan vape, melainkan perlu diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat.
Perwakilan manajemen Violet Vape Store Tangerang, A Mardhatillah Sukandar atau yang akrab disapa Dodit, mengaku menghargai keputusan MUI. Namun, ia menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai terkesan mendadak tanpa mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
“Kami menghargai keputusan tersebut, tapi kami menyayangkan karena keputusan tersebut terkesan cukup mendadak tanpa ada kajian yang kuat terhadap produk, tujuan produk, dampak, dan lain-lain,” ujarnya, saat dikonfirmasi Lensa Banten pada Kamis, 12 November 2026 melalui pesan WhatsApp.
Menurut Dodit, pelarangan vape bukan hanya berdampak terhadap pelaku usaha, tetapi juga tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut. Berdasarkan informasi data terakhir yang dimilikinya pada pertengahan 2026, terdapat lebih dari 200 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam industri vape.
Ia memperkirakan jumlah masyarakat yang terdampak bisa mencapai sekitar 350 ribu orang jika turut menghitung anggota keluarga para pekerja. Dampaknya juga dikhawatirkan merembet pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membayar cicilan.
“Kalau vape dilarang, akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mulai dari vaporista, marketing, sales, finance, admin, sampai staf gudang. Apalagi dalam kondisi sekarang mencari pekerjaan juga tidak mudah,” katanya.
Dodit mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum melihat penurunan transaksi penjualan secara signifikan di Violet Vape Store. Meski begitu, sejumlah pelanggan mulai mempertanyakan kelanjutan usaha vape dan menyampaikan kekhawatiran kepada karyawan toko.
Jika pelarangan benar-benar diterapkan, pihaknya memastikan akan mengikuti peraturan pemerintah. Namun, Violet Vape Store juga harus mempersiapkan kemungkinan beralih ke industri lain serta menghadapi potensi kerugian dari biaya sewa tempat, aset usaha, hingga persediaan barang yang tidak lagi bisa dipasarkan.
Terkait anggapan vape berbahaya bagi kesehatan, Dodit tidak menampik bahwa rokok elektrik bukan produk yang sepenuhnya bebas risiko. Namun, menurutnya, vape perlu dilihat dalam konteks penggunaannya sebagai alternatif bagi perokok yang ingin mengurangi atau berhenti mengonsumsi rokok konvensional.
Ia menyebut sebagian besar pelanggan Violet Vape Store merupakan perokok yang ingin mengurangi konsumsi rokok karena alasan kesehatan maupun ekonomi. Karena itu, ia khawatir pelarangan vape justru membuat sebagian pengguna kembali mengonsumsi rokok konvensional.
Sementara mengenai tudingan vape menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, Dodit menyatakan tidak sependapat. Ia mengklaim belum pernah menemukan praktik tersebut di lingkungan toko maupun di produk legal yang dipasarkan Violet Vape Store.
Untuk memastikan produk yang dijual memenuhi ketentuan, pihaknya mengaku mengandalkan produk dari pemasok dan distributor terpercaya serta memperhatikan pita cukai yang terpasang. Manajemen juga mengikuti perkembangan informasi melalui asosiasi industri vape.
Dodit turut menegaskan bahwa Violet Vape Store telah menerapkan pembatasan penjualan kepada anak di bawah umur sejak awal beroperasi. Kebijakan tersebut, kata dia, semakin diperketat sejak industri vape mulai diregulasi di Indonesia pada 2018.
Pandangan serupa juga disampaikan pengguna vape aktif asal Kota Tangerang, Arpan (25). Ia mengaku menghargai keputusan MUI, tetapi menilai persoalan vape perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama terkait kesehatan, penggunaan, dan pengawasannya.
“Menurut saya, setiap fatwa pasti punya pertimbangan tersendiri, terutama dari sisi kesehatan dan agama. Saya menghargai keputusan MUI, tetapi persoalan vape juga perlu dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu sudut pandang,” ungkap Arpan.
Arpan menilai pelarangan secara keseluruhan belum tentu menjadi solusi terbaik. Menurutnya, pemerintah justru perlu memperketat pengawasan terhadap produsen, distributor, toko vape, hingga kandungan liquid yang beredar di pasaran.
“Jangan sampai perangkat yang awalnya digunakan untuk konsumsi nikotin justru dimanfaatkan untuk peredaran narkotika,” katanya.
Arpan mengungkapkan, dirinya mulai menggunakan vape karena penasaran dengan beragam pilihan rasa liquid yang tersedia. Selain itu, vape juga dinilai tidak meninggalkan bau seperti rokok konvensional.
Ia mengaku sudah menggunakan rokok elektrik selama sekitar enam hingga tujuh tahun. Selama menggunakan vape, Arpan mengaku belum merasakan dampak tertentu terhadap kondisi kesehatannya.
Meski begitu, ia mengaku sudah mengetahui polemik fatwa MUI tersebut. Untuk saat ini, Arpan masih akan menggunakan vape selama belum ada larangan resmi dari pemerintah.
“Selagi belum benar-benar dilarang oleh negara, saya akan tetap menggunakannya,” ujarnya.
Jika nantinya pemerintah benar-benar melarang peredaran vape, Arpan mengaku akan terlebih dahulu mencari alternatif lain sembari berusaha berhenti menggunakannya. Ia juga berharap pengawasan terhadap produk dan penggunaannya bisa menjadi perhatian serius.
Terkait isu vape yang disebut-sebut menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba, Arpan menilai persoalan tersebut memang perlu ditangani. Namun, ia mengingatkan agar tidak semua pengguna vape dianggap terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Menurut saya, tidak semua pengguna vape terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi, yang perlu diperangi adalah penyalahgunaan perangkat dan peredaran zat terlarang, bukan menggeneralisasi seluruh penggunanya,” tutupnya.
Baik Dodit maupun Arpan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan terkait peredaran vape. Keduanya lebih mendorong pengawasan dan regulasi yang ketat dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
