KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID– Sekitar 1.500 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Teknis Penuh Waktu di Kota Tangerang masih memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Ada dua persoalan yang menjadi sorotan, yakni penerapan ijazah sesuai pendidikan terakhir dan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Persoalan tersebut kembali dibahas dalam Aksi Damai P3K Teknis di Gedung Banggar DPRD Kota Tangerang, pada Kamis, 19 November 2026. Dalam pertemuan itu, Forum P3K Teknis bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Anggota DPRD Komisi IV.
Ketua Forum P3K Teknis Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan pihaknya masih meminta DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan. Menurutnya, ada beberapa poin dari RDP sebelumnya yang belum mendapatkan jawaban dari pemerintah daerah.
“Yang pertama tuntutan kita kepada dewan agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan,” kata Jamiludin, saat dikonfirmasi Lensa Banten.
Ia berharap DPRD bisa kembali mempertemukan perwakilan P3K dengan pihak eksekutif untuk membahas persoalan tersebut. Jamiludin menilai DPRD perlu menjadi penengah agar aspirasi mereka bisa disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.
“Kalau kita langsung ke eksekutif, kita butuh wasit, butuh penengah yaitu DPR. Jadi DPR yang nanti akan mengundang kita, eksekutif juga diundang,” ujarnya.
Jamiludin menjelaskan, salah satu tuntutan utama mereka adalah mengembalikan kualifikasi pendidikan pegawai sesuai ijazah yang dimiliki. Sebab, ada pegawai yang memiliki ijazah S1, tetapi kualifikasi pendidikannya justru tercatat sebagai SMA.
“Yang seharusnya S1, di-downgrade menjadi SMA. Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1,” tegasnya.
Selain itu, mereka juga meminta TPP disetarakan dengan PNS. Tuntutan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jamiludin bahkan membandingkan kondisi P3K Teknis di Kota Tangerang dengan daerah lain, seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pegawai di daerah tersebut bisa menggunakan kualifikasi pendidikan sesuai ijazah tanpa mengalami penurunan seperti yang terjadi di Kota Tangerang.
“Kalau di Tangsel dan kabupaten itu mereka tidak ada di-downgrade, sesuai dengan ijazah pegawainya. Kalau S1, ya S1,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan pihaknya sudah menerima dan menampung aspirasi para pegawai. Namun, ada beberapa tuntutan yang belum bisa ditindaklanjuti karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Salah satunya adalah persoalan penyesuaian ijazah yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pandu menyebut BKPSDM Kota Tangerang sudah beberapa kali berkomunikasi dengan kedua lembaga tersebut.
“Teman-teman BKPSDM juga sudah menjalin komunikasi dan sudah bolak-balik datang, baik verbal maupun nonverbal, ke Kementerian PANRB dan BKN,” kata Pandu.
Untuk persoalan TPP, Pandu mengatakan DPRD akan membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan ini diperlukan untuk melihat kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan kebijakan kenaikan penghasilan bagi P3K Teknis.
Ia mengakui kondisi keuangan Kota Tangerang saat ini masih mengalami defisit. Meski begitu, ia berharap tetap ada peluang untuk meningkatkan TPP jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Ke depan insyaallah akan kita naikkan lagi. Kita nanti melihat keuangan kita dulu,” ujarnya.
Pandu juga menyampaikan bahwa DPRD berencana mengundang kembali perwakilan P3K setelah berkoordinasi dengan tim keuangan pemerintah daerah. Namun, jadwal pertemuan tersebut belum ditentukan karena masih menunggu proses pembahasan.
Dari pihak Pemkot Tangerang, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang, Hadi Saputra, mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil aspirasi para pegawai kepada pimpinan. Ia juga menyebut RDP lanjutan memang direncanakan kembali digelar atas inisiatif DPRD.
Terkait kenaikan TPP, Hadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwal). Namun, pelaksanaannya tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku.
“TPP kemarin sudah dibahas terkait kenaikan, sudah ada Perwalinya juga. Tinggal nanti disesuaikan dengan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Sedangkan untuk persoalan ijazah, Hadi mengaku masih perlu mengonfirmasi lebih lanjut kepada pimpinan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Hadi menyebut RDP lanjutan diperkirakan digelar paling lambat akhir Desember 2026. Dalam pertemuan itu, DPRD juga berencana mengundang TAPD untuk membahas kemungkinan tindak lanjut tuntutan para pegawai.
“Kalau tadi disampaikan akhir Desember paling telat. Tergantung dari dewan saja nanti suratnya, nanti mengundang TAPD juga,” katanya.
Sebelumnya, dalam berita acara kesepakatan Konsolidasi Akbar Jilid II, Pemkot Tangerang menyatakan akan mengoordinasikan persoalan penyesuaian ijazah kepada Kementerian PANRB. Pemerintah daerah juga menyepakati peningkatan TPP secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku.
Sementara DPRD Kota Tangerang berkomitmen mengawal poin-poin kesepakatan tersebut. Para pegawai P3K Teknis berharap pembahasan lanjutan nanti bisa memberikan kepastian atas tuntutan yang selama ini mereka perjuangkan.









