BANTEN, LENSABANTEN.CO.ID – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Banten menyoroti rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Rabu 18 November 2026.
PW IPM Banten mengingatkan pemerintah agar kebijakan konservasi tersebut tidak hanya berfokus pada pemindahan satwa, tetapi juga memperhatikan keselamatan Badak Jawa dan kelestarian habitat aslinya.
Organisasi pelajar Muhammadiyah itu menilai, wacana pemindahan Badak Jawa perlu dikaji secara menyeluruh. Sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan antara lain kesiapan habitat tujuan, tingkat keselamatan satwa, efektivitas kebijakan konservasi, hingga keberlanjutan ekosistem.
Menurut PW IPM Banten, upaya menyelamatkan spesies yang terancam punah tidak cukup dilakukan dengan memindahkan individu satwa ke kawasan lain. Pemerintah juga harus memastikan habitat asli tetap terlindungi dan mampu mendukung keberlangsungan hidup serta perkembangbiakan Badak Jawa.
PW IPM Banten menegaskan, perlindungan habitat asli harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan konservasi. Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan ekosistem penting yang selama ini menjadi ruang hidup salah satu spesies paling langka di dunia tersebut.
Karena itu, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PW IPM Banten juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penentuan lokasi pemindahan, sementara persoalan mendasar terkait perlindungan habitat asli justru kurang mendapatkan perhatian.
Sejumlah langkah dinilai perlu diperkuat, mulai dari perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, pengawasan terhadap ancaman perburuan, pemenuhan kebutuhan sumber pakan, hingga jaminan keamanan habitat.
Selain menjadi bagian dari identitas masyarakat Ujung Kulon dan kebanggaan Provinsi Banten, Badak Jawa merupakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap satwa tersebut menjadi tanggung jawab negara.
Dalam aspek hukum, tanggung jawab pemerintah terhadap konservasi sumber daya alam telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Regulasi tersebut memperkuat pelaksanaan konservasi melalui prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari. Aturan itu juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
PW IPM Banten berpandangan, ketentuan tersebut harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Kebijakan konservasi semestinya menerapkan prinsip kehati-hatian, berlandaskan ilmu pengetahuan, serta tidak menimbulkan risiko baru terhadap keberlangsungan spesies yang dilindungi.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat Banten juga dinilai penting dalam proses pengambilan keputusan terkait masa depan Badak Jawa.
Pemerintah diminta membuka ruang partisipasi bagi pemerintah daerah, masyarakat sekitar kawasan, akademisi, peneliti, organisasi lingkungan, serta kelompok masyarakat sipil agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak.
Atas dasar itu, PW IPM Banten mendorong pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa, membuka hasil kajian ilmiah mengenai rencana pemindahan kepada publik, serta mengevaluasi program translokasi yang pernah dilakukan sebelumnya.
Setiap keputusan, menurut mereka, harus mengutamakan keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
PW IPM Banten menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui advokasi lingkungan, pengawasan kebijakan publik, konsolidasi masyarakat sipil, serta penyampaian aspirasi secara konstitusional apabila ditemukan kebijakan yang tidak transparan atau berpotensi mengabaikan prinsip konservasi.
Bagi PW IPM Banten, persoalan Badak Jawa tidak sekadar menyangkut upaya mempertahankan satu spesies dari ancaman kepunahan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menjaga warisan ekologis dan keanekaragaman hayati Indonesia.
Negara diharapkan tidak hanya menghadirkan kebijakan pemindahan satwa, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi habitat asli dan menjamin keberlangsungan hidup Badak Jawa.









