Hasil Survei KHL Tembus Rp5,9 Juta, Buruh Kota Tangerang Usulkan UMK Naik 8,79 Persen

KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Kota Tangerang mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 sebesar 8,79 persen. Usulan tersebut berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Anyar, Pasar Malabar, dan Pasar Ciledug.

Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Banten, Maman Nuriman, mengatakan survei tersebut dilakukan pada 10 November 2026. Dari hasil survei, rata-rata nilai kebutuhan hidup mencapai Rp5.919.000 lebih.

Bacaan Lainnya

“Kalau dipersentasekan, kenaikan upah tahun 2027 itu menjadi 8,79 persen,” ujar Maman usai audiensi dengan DPRD Kota Tangerang, pada Rabu, 18 November 2026 sore.

Hasil survei itu diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Tangerang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang. Buruh berharap angka tersebut bisa dikawal dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan UMK tahun depan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, menyambut baik aspirasi yang disampaikan para buruh. Ia memastikan hasil survei dari tiga pasar tersebut akan ditindaklanjuti sebagai rekomendasi tambahan kepada Dewan Pengupahan Kota.

“Insya Allah, kita akan tindak lanjuti hasil survei KHL dari teman-teman yang dilakukan di tiga pasar. Angka ini akan menjadi rekomendasi tambahan ke Dewan Pengupahan Kota,” kata Saiful, saat dikonfirmasi usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama para serikat buruh.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra, mengapresiasi langkah serikat buruh yang melakukan survei secara langsung. Menurutnya, hasil tersebut menjadi salah satu masukan dalam pembahasan penentuan UMK 2027.

Ujang menyebut rapat Dewan Pengupahan Kota dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB. Dalam rapat tersebut, aspirasi dari serikat pekerja dan serikat buruh akan menjadi bahan pembahasan sebelum penentuan rekomendasi upah.

Selain meminta kenaikan UMK, buruh juga menyampaikan tuntutan agar sektor 5 atau sektor kesepakatan dihapuskan. Sektor tersebut berkaitan dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha mengenai pengecualian penerapan UMK.

Menanggapi tuntutan itu, Ujang menjelaskan bahwa aturan baru yang disebutnya sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 belum seluruhnya disosialisasikan. Meski begitu, ia menyebut ketentuan dalam Pasal 140 sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di Kota Tangerang.

“Intinya sebenarnya Kota Tangerang adalah yang sudah melaksanakan hal itu. Cuma bedanya, di Pasal 140 itu sekarang harus ditandatangani oleh Gubernur,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut berkaitan dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan yang telah mendapatkan hasil audit dari auditor eksternal. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai penerapannya, Ujang menyerahkan hal tersebut kepada Dewan Pengupahan Kota (DPK).

Dalam audiensi tersebut, sekitar 600 hingga 700 buruh turut hadir. Mereka berasal dari tiga titik kumpul, yakni wilayah barat di Solmarina, wilayah tengah di MTH, dan wilayah timur di Goni, Batuceper.

Maman berharap usulan kenaikan sebesar 8,79 persen bisa diperjuangkan hingga tahap penetapan UMK. Ia juga meminta rekomendasi Wali Kota Tangerang segera disampaikan kepada pemerintah provinsi sebelum batas waktu penetapan.

Berdasarkan jadwal yang merujuk pada surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dijadwalkan pada 21 November 2026. Sementara penetapan UMK se-Provinsi Banten dijadwalkan pada 25 November 2026.

Pos terkait

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari lensabanten.co.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.