JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID– Analis politik dan intelijen dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berjalan terlalu lambat. Ia meminta kasus ini ditangani secara koneksitas dengan melibatkan TNI, intelijen, dan aparat penegak hukum lainnya.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi berinisial ASN dan EH. Istana menyebut dugaan penyadapan itu mengarah pada perbuatan makar. Para tersangka belum diadili dan masih berstatus praduga tak bersalah.
“Penanganan kasus ini selama sepekan sangat lembek dan terlalu lambat,” kata Ginting dalam sebuah podcast Forum Keadilan TV.
Dinilai menyangkut pertahanan negara
Menurut Ginting, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa diperlakukan sebagai perkara hukum biasa.
“Penyadapan terhadap Presiden ini bukan urusan privat, bukan urusan privasi, tetapi menyangkut pertahanan keamanan negara,” ujarnya.
Ia menilai TNI, termasuk Paspampres, harus dilibatkan. “Tidak mungkin polisi bisa menangani kasus ini sendiri,” katanya.
Ginting juga mengusulkan agar Indonesia belajar dari penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. “Waktu itu hanya butuh lima hari,” ucapnya.
Minta tersangka dipindahkan
Ginting meminta Listyo dipindahkan ke tahanan dengan pengamanan ekstra ketat di bawah polisi militer. Ia beralasan ada potensi bahaya bagi yang bersangkutan. “Dia berpotensi dibunuh supaya tidak mengatakan siapa yang memerintah dia,” kata Ginting. Pernyataan ini merupakan dugaan pribadinya.
Selain itu, ia meminta asal-usul alat sadap diaudit, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak asing. Ia juga mengusulkan pembentukan pansus di DPR dan keterlibatan Komnas HAM.
“Ini bukan hanya soal keselamatan presiden, tetapi keselamatan bangsa dan negara,” tuturnya.
Target penyelesaian
Ginting meminta Kapolri melapor kepada Presiden setiap hari. Ia menargetkan kasus rampung dalam waktu singkat. “Sebelum ayam berkokok, 1 Januari 2027, sudah harus selesai,” katanya.
Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. “Tidak ada yang kebal hukum, termasuk mantan presiden,” ujar Ginting.
Dalam wawancara yang sama, Ginting juga mengaitkan kasus ini dengan “biro khusus” pada peristiwa 1965 dan menyebut kedekatan Listyo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyampaikan hal itu sebagai analisis dan dugaan pribadi. Hingga kini belum ada temuan penyidik yang mendukungnya.
