TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Praktisi hukum Haris Azhar meminta dugaan praktik penyadapan yang tengah menjadi sorotan publik diusut secara menyeluruh. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada dugaan penyadapan terhadap Presiden, tetapi juga harus mencakup kelompok masyarakat lainnya.
Haris menilai, penyadapan terhadap politisi, anggota parlemen, partai politik, masyarakat sipil, jurnalis hingga kalangan pebisnis juga perlu ditelusuri. Sebab, praktik tersebut berpotensi berkaitan dengan persoalan privasi, hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers hingga persaingan usaha.
“Harusnya yang diungkap bukan hanya sekadar bagaimana penyadapan ke presiden, tapi penyadapan ke sejumlah kluster yang lain, kepada politisi dan anggota parlemen, orang-orang partai politik, kepada masyarakat sipil, LSM, jurnalis, sampai bisnis,” kata Haris, saat dikonfirmasi Lensa banten di Tangerang, pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap kalangan pebisnis juga perlu mendapat perhatian. Terlebih, jika penggunaan teknologi penyadapan diduga berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat, monopoli, atau dominasi bisnis tertentu.
Haris bahkan meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mencermati persoalan tersebut. Ia menyinggung kemungkinan adanya keterkaitan antara kekuatan aparat kepolisian dengan kepentingan bisnis, termasuk sektor pertambangan dan kelapa sawit.
Selain itu, Haris menyoroti potensi penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil. Ia mempertanyakan apakah informasi hasil penyadapan tersebut pernah digunakan untuk menekan pihak-pihak yang seharusnya memiliki independensi dalam menjalankan profesinya.
Menurutnya, pengusutan harus mencakup motif penyadapan, alasan tindakan tersebut dilakukan, hingga kepentingan pihak yang menggunakan informasi hasil penyadapan.
“Nah, jadi kita mesti lihat dua hal: motif kenapa mereka nyadap, alasannya apa, dan nanti hasil sadapnya ini dipakai untuk apa,” ujarnya.
Haris juga meminta asal-usul pengadaan alat penyadapan ditelusuri. Jika menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan kepentingan negara.
Sebaliknya, jika alat tersebut dibeli menggunakan dana di luar APBN, ia mempertanyakan sumber pembiayaannya. Terlebih, muncul informasi mengenai nilai pengadaan alat penyadapan yang disebut mencapai Rp1 triliun.
“Duitnya dari mana? Nah, jadi mesti diteliti lebih jauh. Lalu informasinya itu dipakainya untuk apa? Untuk menguntungkan siapa?” katanya.
Ia turut menyinggung sejumlah lembaga yang memiliki atau menggunakan teknologi penyadapan, mulai dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BSSN, hingga lembaga intelijen seperti BIN dan BAIS TNI.
Haris berharap pengusutan tidak berhenti pada persoalan politik yang berkembang saat ini. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membuka penggunaan teknologi penyadapan oleh lembaga negara secara lebih luas.
Terkait proses hukum, Haris menilai publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai kronologi peristiwa, pihak yang terlibat, pembagian tugas, motif, hingga bagaimana praktik penyadapan itu dijalankan.
“Yang mendasar publik mesti tahu itu peristiwa pidananya kapan, siapa yang melakukan, motifnya apa, yang menggunakan siapa, cara kerjanya seperti apa. Itu harus dibongkar semua,” pungkasnya.
