LOS ANGELES, LENSABANTEN.CO.ID – Dalam rangka mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada kantor perwakilan Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan rapat koordinasi di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 lalu ini mengusung tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Atase Imigrasi Perwakilan RI di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital.”
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI – Yasonna H. Laoly; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) – Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden – Djan Faridz; Direktur Jenderal Imigrasi – Silmy Karim; dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri – Andy Rachmiante.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam masalah keimigrasian, masalah kekonsuleran, dan perlindungan WNI di luar negeri. Ketiga hal tersebut merupakan isu vital dalam penyediaan layanan publik, khususnya untuk memfasilitasi WNI di luar negeri dalam mengakses layanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi pelayanan publik di kantor perwakilan Indonesia dilakukan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian khususnya dalam penerbitan paspor.
“Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri], selain persyaratan formal, juga ada persyaratan untuk memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah WNI tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy. Silmy juga menekankan pentingnya pejabat Imigrasi berani menginisiasi inovasi.”
“Kita punya semangat untuk berbenah, karena tidak mungkin menunggu kesempurnaan. Dan sekarang (imigrasi) sudah lebih baik. Tinggal mulai dulu dan terus lakukan perbaikan,” kata Silmy disambut tepuk tangan penonton.
Salah satu inovasi andalan yang saat ini dimiliki oleh imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan kemudahan bagi orang asing untuk mengajukan visa Indonesia.
Pengajuan visa bisa dilakukan dimana saja, didukung dengan kemudahan pembayaran visa menggunakan kartu kredit. Sebelumnya pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin.
Layanan imigrasi online ini merupakan layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan kartu kredit. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi sejak aturan pembayaran online dengan kartu diterapkan pada Januari 2023.
“[Platform] e-visa sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat nyaman dan bisa dilakukan dimana saja,” jelas Silmy Karim, dalam siaran persnya, Kamis, 13 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan penambahan enam atase imigrasi di luar negeri. Penambahan tersebut diprioritaskan pada negara-negara dengan jumlah penyeberangan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap maupun kunjungan singkat. Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain masih masuk dalam kawasan ASEAN, diketahui terdapat hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital. “Perbaikan harus terus dilakukan, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak tahu harus memperbaikinya di mana. Kita harus berani memulai terobosan,” kata Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi mendapat apresiasi dari Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar digitalisasi pelayanan publik tidak hanya sebatas aplikasi tetapi juga kepemimpinan.
