KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai penuh waktu. Kebijakan tersebut belum dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sebelum ada ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, mengatakan pemerintah daerah membutuhkan petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk surat edaran maupun pedoman teknis, sebelum mengambil langkah terkait kebijakan tersebut.
“Kalau masih sebatas pernyataan, belum bisa kita jadikan patokan. Biasanya kepala BKD se-Indonesia dikumpulkan berdasarkan wilayah untuk diberikan arahan, surat edaran, dan pedoman pelaksanaan. Setelah itu baru kita jalankan,” kata Jatmiko, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya menjalankan kebijakan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, berbagai pernyataan pejabat negara mengenai rencana pengangkatan PPPK belum dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah konkret di daerah.
Menurut dia, kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dokumen resmi, seperti surat keputusan (SK), peraturan menteri, maupun peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.
Selain menunggu regulasi terkait PPPK, Pemkot Tangerang juga telah mempersiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Jatmiko mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kebutuhan formasi sekaligus menyiapkan anggaran untuk mendukung proses rekrutmen. Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dan penetapan formasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Kita sudah siapkan, sudah minta formasi dan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaannya. Tetapi, kita masih menunggu formasi dari pusat, termasuk berapa jumlah yang diberikan dan kapan boleh dilaksanakan,” ujarnya.
Jumlah PPPK Kota Tangerang
Terkait jumlah PPPK di lingkungan Pemkot Tangerang, Jatmiko menyebutkan, jumlah awal pegawai yang diangkat mencapai 5.856 orang. Namun, jumlah tersebut mengalami pengurangan seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri.
Ia memperkirakan jumlah PPPK yang masih aktif saat ini berada di kisaran 4.000 hingga 4.900 orang. Meski demikian, angka tersebut masih perlu dipastikan melalui pendataan terbaru.
Jatmiko menambahkan, kebijakan yang nantinya mengatur PPPK mencakup berbagai sektor, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan, maupun sektor pendidikan.
Selain mekanisme pengangkatan, pemerintah daerah juga masih menunggu kejelasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK, apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau tetap dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurut dia, kejelasan mengenai aspek pengangkatan dan pembiayaan tersebut penting agar pemerintah daerah tidak mengambil langkah yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Kita tunggu dulu aturan resminya. Kalau sudah ada SK, peraturan menteri atau peraturan pemerintah, baru kita bisa menentukan sikap, termasuk jumlah dan langkah selanjutnya. Jangan sampai kita melangkah lebih dahulu, tetapi ternyata belum ada dasar aturannya,” kata Jatmiko.
