KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan realisasi serapan anggaran tahun ini berjalan sesuai rencana. Per 31 Okt 2026, pelaksanaan serapan APBD Kota Tangerang berkinerja sekitar 80%.
Hal itu disampaikan Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, saat ditemui di Kantor Pemkot Tangerang, bertepatan dengan digelarnya rapat evaluasi.
“Sesuai dengan angka SAKIP, serapan sesuai rencana kas itu kurang lebih 80 persen, dan realisasinya pun kurang lebih 80 persen. Artinya kinerjanya masih cukup baik, dan kami terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian program dan kegiatan dalam sisa waktu tahun anggaran ini. Kita sudah on track,” ujar Ruta, Senin 9 November 2026.
Jadwal Serapan Tiap OPD Berbeda
Ruta menjelaskan, jadwal serapan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seragam karena karakteristik pekerjaannya berbeda. Sebagian OPD harus menyerap anggaran sejak Januari, sementara yang lain baru memulai pekerjaan pada November sehingga serapannya baru terlihat pada bulan tersebut.
Lonjakan serapan di akhir tahun, kata Ruta, lazim terjadi pada OPD yang menangani pekerjaan fisik. Pembayaran pekerjaan fisik baru dilakukan setelah pekerjaan rampung.
“Kalau mau bikin jalan, jalannya belum selesai, tidak akan dibayar. Dari sisi serapan tidak akan terserap, tapi di lapangan sudah berjalan,” jelasnya.
Untuk tahun ini, Pemkot Tangerang menargetkan serapan anggaran se-kota berada di atas capaian tahun lalu, yakni sekitar 93 hingga 94 persen.
Pendampingan dan Monitoring Rutin
Guna mendorong OPD yang serapannya lambat, Asda II melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan bidang pembangunan dilakukan setiap bulan, sedangkan tim melakukan monitoring ke lapangan setiap pekan, baik untuk memeriksa progres fisik maupun kelengkapan administrasi, termasuk status kontrak. Pemantauan administrasi dilakukan oleh tim administrasi pemerintahan.
Ruta menegaskan angka 80 persen merupakan rata-rata global se-kota. Realisasi antar-OPD bervariasi, dari yang sudah mencapai 90 persen hingga yang baru 60 persen. Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang serapannya masih di bawah rata-rata.
Namun, menurutnya penilaian tidak hanya bertumpu pada indikator serapan. “Kita lihat juga apa yang terjadi di lapangan, apakah sudah kontrak, berapa progresnya. Itu masih on track,” katanya.
Batas Akhir 23 Desember
Pemkot Tangerang menetapkan 23 Desember sebagai batas akhir serapan. Dengan sisa waktu sekitar 30 hingga 40 hari, setiap OPD bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta menggelar briefing, melakukan pengecekan, dan menentukan langkah strategis.
Sejumlah opsi disiapkan sesuai ketentuan kontrak masing-masing, mulai dari percepatan pekerjaan, misalnya menambah jam kerja dari satu shift menjadi dua shift di lapangan, perpanjangan waktu dengan pengenaan denda, hingga pemutusan kontrak sebagai langkah paling akhir.
“Indikator-indikator yang mepet sudah kita sampaikan ke OPD supaya mereka bisa mengantisipasi. Kita pantau dari internal, secara administrasi maupun fisik, dan kita minta OPD sama-sama melakukan percepatan,” pungkas Ruta.
