Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengatakan penerapan standar internasional tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga kepercayaan peserta sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, penguatan tata kelola teknologi informasi menjadi kebutuhan penting agar layanan kepada peserta dapat terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital.
“Penerapan standar internasional bukan sekadar pemenuhan persyaratan sertifikasi, melainkan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan layanan digital dikelola dengan baik, keamanan informasi terjaga, dan data pribadi terlindungi. Pemanfaatan teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam berbagai proses penyelenggaraan Program JKN, mulai dari administrasi kepesertaan hingga akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu memastikan seluruh proses tersebut didukung sistem teknologi informasi yang andal, aman, dan dikelola berdasarkan standar yang terukur,” ujar Setiaji.
Setiaji menjelaskan, setiap sertifikasi memiliki fokus dan manfaat yang saling melengkapi dalam memperkuat tata kelola organisasi. ISO 9001:2015 menjadi acuan penerapan sistem manajemen mutu untuk menjaga konsistensi proses dan mendorong peningkatan kualitas layanan, ISO/IEC 27001:2022 memperkuat sistem manajemen keamanan informasi, ISO/IEC 20000-1:2018 menjadi standar pengelolaan layanan teknologi informasi, sedangkan ISO/IEC 27701:2019 mendukung tata kelola informasi privasi dan perlindungan data pribadi.
“Penerapan keempat standar tersebut memberikan fondasi bagi BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem dan layanan digital yang digunakan dalam penyelenggaraan Program JKN. Dengan proses yang lebih terstandar, BPJS Kesehatan dapat memperkuat keandalan layanan digital, meminimalkan risiko gangguan operasional, serta menjaga keamanan informasi peserta maupun mitra fasilitas kesehatan,” terang Setiaji.
Bagi Setiaji, dari sisi peserta, penguatan tersebut diharapkan turut mendukung kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses berbagai layanan administrasi maupun informasi JKN melalui kanal digital. Sementara bagi fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tata kelola teknologi informasi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung kelancaran pertukaran informasi dan proses administrasi pelayanan kesehatan.
“Evaluasi dan peningkatan penerapan standar dilakukan secara berkelanjutan agar tetap selaras dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika risiko keamanan informasi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan transformasi digital berjalan secara konsisten dan mampu menjawab kebutuhan peserta JKN yang terus berkembang,” tambah Setiaji.
Penguatan mutu layanan, keandalan sistem, dan perlindungan informasi menjadi semakin penting seiring dengan besarnya cakupan penyelenggaraan Program JKN. Per 1 November 2026, terdapat lebih dari 285,8 juta peserta JKN di seluruh Indonesia. Selain itu terdapat oleh 23.950 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.283 rumah sakit dan klinik utama, serta 6.631 apotek dan optik yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.
“Dengan jaringan layanan yang luas tersebut, pengelolaan teknologi informasi yang terstandar menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung koordinasi, kesinambungan proses administrasi, dan kualitas pelayanan bagi peserta JKN,” tutup Setiaji.
