KABUPATEN TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Suradi, seorang petani berusia 69 tahun asal Kabupaten Tangerang, menggugat pengembang kawasan perumahan Suvarna Sutera, PT Delta Manunggal Raharja, terkait sengketa kepemilikan tanah seluas 3.600 meter persegi di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Tak hanya perusahaan pengembang, Suradi juga menggugat PT Taman Talaga King dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 917/Pdt.G/2026/PN Tng.
Melalui kuasa hukumnya dari Daddy Hartadi & Partners Law Firm, Suradi mempersoalkan penguasaan tanah yang diklaim sebagai miliknya. Lahan tersebut kini disebut telah menjadi bagian dari kawasan perumahan Suvarna Sutera di Cikupa.
Kuasa hukum Suradi, Daddy Hartadi, mengatakan tanah seluas 3.600 meter persegi itu diperoleh kliennya melalui transaksi jual beli dengan Aminah Unu pada 1985.
Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Camat Cikupa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Klien kami tidak pernah menjual, mengalihkan, ataupun melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain. Bukti kepemilikan berupa AJB asli masih dipegang klien kami dan saat ini berada pada kami untuk proses pembuktian,” ujar Daddy, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler pada Selasa, 17 November 2026.
Dia menjelaskan, Suradi sudah menguasai dan mengelola tanah tersebut sejak 1981. Namun, aktivitas pengelolaan mulai terhenti pada 2014 karena faktor usia dan kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk menggarap lahan.
Persoalan muncul ketika Suradi mengetahui tanah yang diklaim miliknya telah tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Delta Manunggal Raharja. Dalam gugatan disebutkan, sertifikat tersebut diperoleh perusahaan dari PT Taman Talaga King.
“ Tidak pernah ada proses peralihan apa pun dari klien kami, baik kepada PT Taman Talaga King maupun PT Delta Manunggal Raharja. Tidak pernah terdapat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut,” ungkapnya.
Daddy mengatakan, persoalan semakin berkembang ketika pada 2023 kliennya mengetahui adanya kegiatan perataan tanah atau cut and fill di lokasi tersebut. Kegiatan itu diduga dilakukan untuk pengembangan kawasan perumahan Suvarna Sutera.
Suradi kemudian mempertanyakan dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut oleh perusahaan. Sebab, menurut kuasa hukumnya, kliennya tidak pernah memberikan persetujuan maupun mengalihkan hak kepemilikan tanah kepada pihak lain.
“Jelas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Tergugat I yang merupakan milik klien kami, dan sekarang menjadi objek sengketa tanpa adanya dasar peralihan hak yang sah, telah menghilangkan penguasaan serta manfaat ekonomis tanah tersebut. Ini menjadi dugaan kuat perbuatan melawan hukumnya,” kata Daddy.
Dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang juga ikut digugat sebagai pihak turut tergugat. Keterlibatannya berkaitan dengan penerbitan SHGB serta dugaan tumpang tindih bidang tanah yang menjadi objek sengketa.
Dalam gugatannya, Suradi disebut telah mengadukan persoalan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.
Berdasarkan uraian gugatan, Kantor Pertanahan telah melakukan penelitian dan pengecekan lapangan terhadap tanah yang diklaim Suradi berdasarkan AJB dengan bidang tanah yang tercatat dalam SHGB atas nama PT Delta Manunggal Raharja.
Menurut pihak penggugat, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih atau overlapping antara kedua bidang tanah. Karena itu, Suradi meminta pengadilan memeriksa secara menyeluruh riwayat kepemilikan tanah dan dasar penerbitan sertifikat tersebut.
Daddy menegaskan, gugatan ini merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak kepemilikan kliennya yang berdasarkan AJB telah diperoleh sejak 1985.
“Prinsipnya, kami mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak klien kami atas tanah seluas 3.600 meter persegi yang berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 merupakan tanah yang dibeli secara sah sejak 1985,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat. Terlebih, Suradi merupakan seorang petani yang kini harus memperjuangkan klaim kepemilikan tanahnya melalui jalur pengadilan.
“Yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana mungkin tanah yang menurut klien kami tidak pernah dialihkan haknya kemudian tercatat dalam sertifikat atas nama pihak lain. Karena itu, kami meminta pengadilan menguji secara objektif riwayat penerbitan SHGB, termasuk dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam proses penerbitannya,” ujarnya.
Pihak kuasa hukum juga meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjelaskan proses administrasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tersebut. Mereka berharap seluruh persoalan bisa dibuka secara transparan selama persidangan berlangsung.
Daddy menambahkan, pihaknya akan membuktikan seluruh dalil gugatan melalui dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta bukti-bukti lain yang relevan.
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa.
Selain itu, penggugat juga menuntut para tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp162 juta secara tanggung renteng.
Perkara tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Seluruh dalil yang disampaikan pihak penggugat masih harus dibuktikan dalam persidangan dan menunggu putusan majelis hakim.









