TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang bersama Satpol PP, TNI, dan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan penertiban terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sejumlah persimpangan dan lampu merah di wilayah Kota Tangerang.
Operasi gabungan tersebut menyasar titik-titik yang selama ini kerap dipenuhi aktivitas pengamen, pengemis, hingga manusia silver.
Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menjaring sebanyak 14 orang dari berbagai kategori PPKS. Tiga balita dan dua remaja turut ditemukan berada di lokasi razia bersama para orang dewasa.
“Pelaksanaan gabungan bersama Dinsos, Pol PP, TNI dan relawan Tagana. Untuk titik yang didatangi yakni lampu merah Cimone, lampu merah Karawaci, lampu merah Modernland, lampu merah TMP, lampu merah Adipura, pertigaan Modernland dan pertigaan Banjar Wijaya,” ujar Acep, pada Minggu, 10 Mei 2026.
Operasi penertiban dilakukan di sejumlah kawasan padat lalu lintas yang dinilai rawan menjadi tempat aktivitas PPKS. Salah satu lokasi yang turut menjadi sasaran razia yakni kawasan Fly Over Hasyim Ashari.
Petugas mendapati para PPKS masih menjalankan aktivitas di jalanan dengan berbagai cara untuk memperoleh uang dari pengguna kendaraan. Mulai dari mengamen, meminta-minta, hingga beraksi sebagai manusia silver ditemukan saat razia berlangsung.
“Yang terjaring sebanyak 14 orang, terdiri dari pengamen, pengemis dan manusia silver. Ada tiga balita dan dua remaja, sementara dewasa ada sembilan orang,” katanya.
Seluruh orang yang terjaring dalam razia kemudian dibawa ke kantor Dinsos Kota Tangerang untuk menjalani pendataan dan pembinaan. Kehadiran balita di jalanan menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai berisiko terhadap keselamatan anak dan berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi.
Pemkot Tangerang juga mengajak masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengamen maupun pengemis di jalan.
Warga diimbau menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial atau panti resmi agar penanganan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi keberadaan PPKS di ruang publik.
