JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID — Gerakan 30 September (G30S) terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa itu masih diperdebatkan sampai sekarang, terutama soal siapa dalangnya dan bagaimana kekerasan sesudahnya dipahami.
Ketegangan sebelum 1965
Pada awal 1960-an, politik Indonesia sangat tegang karena militer, partai politik, dan Presiden Soekarno bersaing ketat. PKI tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik terbesar dengan jutaan anggota dan simpatisan. Situasi itu berlangsung di tengah Perang Dingin, ketika tarikan antara Blok Barat dan Blok Timur memperdalam polarisasi dari tingkat elite hingga akar rumput.
Di tubuh Angkatan Darat, sejarawan Harold Crouch menyebut Staf Umum AD terbelah menjadi dua faksi. Keduanya sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap terhadap Soekarno. Api ketegangan makin besar oleh isu Dewan Jenderal, yakni kelompok jenderal yang disebut akan mengudeta Soekarno pada 5 Oktober 1965. Kondisi kesehatan Soekarno yang menurun pada awal Agustus 1965 juga memicu spekulasi politik.
Dini hari 1 Oktober 1965
Pasukan pimpinan Letkol Untung dari Cakrabirawa bergerak dari Halim Perdanakusuma menuju rumah para jenderal di Jakarta. Para perwira yang diculik dibawa ke Lubang Buaya, disiksa, lalu dieksekusi, dan jasadnya dibuang ke sumur tua. Korbannya adalah Ahmad Yani, Suprapto, MT Haryono, S Parman, DI Pandjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Tendean. Jenderal AH Nasution berhasil lolos. Putri Nasution, Ade Irma Suryani, juga menjadi korban.
Pagi harinya, kelompok ini menguasai RRI dan mengumumkan Dewan Revolusi. Di Yogyakarta, Katamso dan Sugiyono turut dibunuh.
Setelah G30S
Operasi penumpasan dimulai sore 1 Oktober 1965 dan mengarah ke Halim. Pada 3 Oktober, jenazah para jenderal ditemukan di Lubang Buaya. Narasi yang kemudian diumumkan menyebut PKI sebagai dalang.
Kekerasan besar menyusul. Dalam beberapa bulan, ratusan ribu orang dibunuh, baik anggota PKI maupun mereka yang sekadar dicurigai. Pembantaian terutama terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jumlah korban tidak pasti. Robert Cribb memperkirakan 500.000–600.000 jiwa, sedangkan sejumlah riset menyebut angka 1,5 juta hingga 3 juta orang.
Di panggung politik, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) terbentuk pada Oktober 1965 dan memprotes Soekarno. Kemudian terbit Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Soeharto lalu membubarkan PKI dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Orde Baru bertahan hingga 1998.
Perdebatan dan pengakuan negara
Selama Orde Baru, narasi resmi menyebut PKI sebagai satu-satunya dalang. Kajian Cornell Paper (1971) justru memandang G30S sebagai puncak konflik internal Angkatan Darat.
Pada 2012, Komnas HAM menyatakan penghukuman sistematis terhadap orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI merupakan pelanggaran HAM berat. Penyelidikan itu memeriksa 349 saksi korban, dan sekitar 32.774 orang diketahui hilang. Namun, penyidikan oleh Jaksa Agung tidak kunjung dilakukan. Peristiwa 1965–1966 menjadi urutan pertama dalam daftar pelanggaran HAM berat yang dibacakan pemerintah. Keluarga korban juga mengalami diskriminasi dan stigma bertahun-tahun.
