JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya untuk menghentikan ekspansi minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025.
Dalam forum tersebut, Yandri menilai negara harus tegas berpihak kepada masyarakat desa. Ia berpendapat, pertumbuhan minimarket yang masif selama ini berpotensi menggerus ruang usaha koperasi desa yang tengah dibangun pemerintah.
“Saya setuju sekali, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri di hadapan anggota dewan.
Menurut dia, dominasi jaringan ritel modern telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan jumlah gerai yang disebutnya telah menembus lebih dari 20 ribu unit, keberadaan minimarket dinilai tidak lagi seimbang bila dihadapkan dengan koperasi desa yang baru tumbuh.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart dan Indomaret merajalela? Itu tidak apple to apple. Mereka sudah sangat besar, sangat dominan. Tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” kata Yandri.
Ia bahkan menyebut kekayaan korporasi ritel tersebut sudah terlalu besar bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi desa.
Yandri, melansir Kompas.com, Sabtu 21 Februari 2026, agenda membangkitkan Kopdes Merah Putih bukan sekadar program administratif, melainkan strategi memperkuat ekonomi akar rumput. Namun, upaya itu akan timpang bila negara tidak mengatur ulang lanskap usaha di desa.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Ia meminta agar desa didominasi oleh koperasi desa atau BUMDes, bukan oleh jaringan ritel besar.
“Yang penting itu untuk masyarakat desa. Dominasi desa dengan Kopdes atau BUMDes, kita dukung sepenuhnya,” ujar Lasarus.
Meski demikian, Lasarus mengingatkan bahwa menghentikan dominasi minimarket bukan perkara sederhana. Ia meminta Yandri menyiapkan peta jalan atau roadmap yang jelas, terukur, dan realistis agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai wacana.
“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti pemerintah mengambil langkah,” kata dia.
Lasarus mengingatkan, kebijakan pembatasan atau penghentian ekspansi minimarket hampir pasti akan memicu resistensi dari pelaku usaha besar. Ia memprediksi akan ada tekanan politik maupun ekonomi yang dihadapi pemerintah.
“Tentu tantangannya tidak ringan. Tapi kita hadapi dengan baik,” ujarnya.
Desakan penyusunan roadmap ini menjadi krusial. Tanpa strategi yang jelas—mulai dari regulasi zonasi, pembatasan izin, hingga skema penguatan permodalan dan distribusi Kopdes—ambisi membangkitkan koperasi desa berisiko berhadapan langsung dengan kekuatan pasar yang sudah mapan.
Bagi pemerintah, pilihan kebijakan ini bukan sekadar soal persaingan usaha, melainkan arah keberpihakan: apakah desa akan menjadi ruang tumbuh koperasi rakyat, atau tetap menjadi lahan ekspansi jaringan ritel nasional.
