TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Komisi III DPRD Kota Tangerang menyoroti dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Total pengurangan yang mencapai Rp402 miliar menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah.
“Karena tidak ada transfer ini memang sudah keputusan dari Pusat dan tidak hanya Kota Tangerang, ini seluruh Indonesia. Nah, khususnya Kota Tangerang kan memang 402 miliar,” jelas Sumarti, Ketua DPRD Kota Tangerang, pada Kamis, 16 April 2026.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah utama yang harus dilakukan.
Strategi Menggali Potensi PAD
Komisi III mendorong agar seluruh potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan. Salah satu fokusnya adalah sektor pajak dan retribusi yang dinilai masih bisa ditingkatkan.
“Yang contohnya BPHTB terkait dengan PLN, ini harus berkonsolidasi, terus memang harus ada upaya,” paparnya.
Selain itu, kolaborasi antarinstansi juga terus diperkuat untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai sektor usaha seperti restoran, hotel, hingga kegiatan ekonomi lainnya ikut menjadi perhatian.
“Kemudian juga dari potensi-potensi yang lain, baik itu restoran, kemudian juga kita terus bergerak bersama, berkolaborasi,” ujarnya.
Event dan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi
Komisi III melihat event olahraga sebagai peluang untuk meningkatkan PAD. Kegiatan seperti Popda dan Porprov dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“Ini juga salah satu untuk menggali potensi sehingga dengan ada event tersebut, terutama UMKM, kemudian juga hotel, restoran, ini kan juga akan bertambah pendapatannya,” katanya.
Perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat. UMKM dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling diuntungkan.
BUMD Jadi Andalan Pendapatan
Di tengah keterbatasan anggaran, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM Tirta Benteng menjadi salah satu penopang PAD. Kinerja positif terlihat dari peningkatan dividen pada tahun 2025.
“Ini tadi juga sudah kita lihat di LKPJ 2025 mengalami kenaikan, yaitu dividennya mencapai 8 miliar,” ungkapnya.
Komisi III optimistis kontribusi BUMD akan terus meningkat di masa depan. Penambahan aset dan pengelolaan yang lebih baik menjadi faktor pendukung utama.
“Pastinya harus optimis. Apalagi sekarang kan juga sudah ditambah peralihan dari TKR ke TB (Tirta Benteng),” ujarnya.
Meski pendapatan daerah harus ditingkatkan, Komisi III menegaskan tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.
“Oh tidak. Khususnya yang memang untuk masyarakat, kita tidak memberatkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan yang digunakan adalah menggali potensi dari sektor yang tidak langsung berdampak pada masyarakat kecil. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk mencapai target tersebut.
Tetap Optimis Hadapi Tekanan Anggaran
Komisi III tetap optimistis meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar. Semangat kolaborasi dan kerja keras diyakini mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Ya kami Kota Tangerang pasti harus juga positif, harus juga terus berjuang. Kita tidak boleh menyerah,” ujarnya.
Pemangkasan anggaran menjadi ujian bagi kemandirian fiskal daerah. Namun, Komisi III melihat kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat PAD tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
