KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Aksi demonstrasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025, dalam rangka menandai 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin – Maryono, menyedot perhatian publik dan memunculkan perdebatan di ruang media sosial maupun pemberitaan daring.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang ini mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari transparansi kebijakan, efektivitas program 100 hari, hingga tudingan lemahnya kinerja birokrasi. Namun, pasca aksi, muncul narasi bahwa SEMMI menolak untuk bertemu dengan Wali Kota saat aksi berlangsung.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Aditya Nugraha, Koordinator Lapangan SEMMI Tangerang, yang menyebut bahwa keterangan dari Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Tangerang, Deni Koswara, tidak sesuai fakta.
“Kami tidak menolak bertemu. Justru kami hadir untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Wali Kota. Tapi yang ditawarkan hanya perwakilan untuk masuk ke ruangan, bukan pertemuan terbuka. Kami ingin Wali Kota keluar dan berdialog langsung dengan massa aksi,” tegas Aditya kepada wartawan, pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Aditya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum SEMMI Tangerang, menyatakan bahwa bentuk pendekatan pemerintah yang menawarkan pertemuan formal dan jamuan resmi justru menunjukkan cara berpikir birokratis yang jauh dari semangat demokrasi.
‘SEMMI tidak butuh jamuan. Kami butuh jawaban atas tuntutan rakyat. Cara-cara seperti itu justru melemahkan nilai-nilai perjuangan mahasiswa. Pemerintah seharusnya terbuka, bukan bersembunyi di balik meja kekuasaan,” sambungnya.
Ia pun menuding bahwa sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota menunjukkan kegagapan dalam menghadapi kritik publik.
“Kalau mereka siap menjawab dan merasa tidak salah, mengapa harus bersembunyi di ruangannya? Ini justru memperlihatkan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kebenaran di ruang publik,” jelas Aditya.
Sementara itu, Ketua Umum SEMMI Tangerang, Indri Damayanthi, menilai bahwa sikap pemerintah yang diwakili Asda 1 mencerminkan bentuk nyata kemunduran demokrasi.
“Ini bentuk nyata antikritik. Sachrudin dan Maryono menunjukkan wajah pemerintah yang tidak siap diawasi. Mereka bahkan menyebut aksi kami sebagai membuka aib, padahal justru itu menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang tak ingin diakui,” ujar Indri.
Indri juga menekankan bahwa transparansi data menjadi hal penting yang harus segera dibuka kepada masyarakat.
“Kami menuntut agar data yang dijadikan dasar kebijakan selama 100 hari pertama dibuka secara publik. Masyarakat berhak tahu. Jangan berpura-pura bahwa program-program mereka sukses, padahal masih banyak masalah yang belum terselesaikan,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Indri menyebut bahwa aksi SEMMI bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap hanya “kosmetik politik.”
“100 hari kepemimpinan ini tidak lebih dari pertunjukan politik untuk memenuhi janji kampanye, bukan jawaban atas kebutuhan rakyat. Kami minta Pemkot tidak mengalihkan isu dengan narasi-narasi menyesatkan,” tandasnya.
SEMMI Tangerang menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal pemerintahan Kota Tangerang agar tetap berpihak pada rakyat. Kritik, demonstrasi, dan dialog terbuka adalah bagian dari demokrasi yang sehat dan harus dijaga oleh semua pihak, termasuk pemerintah.
