KOTA SERANG, LENSABANTEN.CO.ID— Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Banten melayangkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam 100 hari pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Dalam pernyataan resminya, DPD IMM Banten menyoroti belum adanya langkah konkret dari pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian marak di Banten.
“Kondisi ketenagakerjaan di Banten masih memprihatinkan. Masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, sementara gelombang PHK masih terjadi di sejumlah sektor. Namun, hingga kini kami belum melihat gebrakan nyata dari Gubernur Banten dalam 100 hari masa kerjanya,” ujar Formatur IMM Banten Yasser Ardiansyah.
IMM Banten juga menegaskan bahwa janji-janji kampanye yang menyebut akan menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan tenaga kerja lokal belum terlihat realisasinya.
Menurut IMM, pemerintah seharusnya segera menghadirkan program strategis yang menyasar langsung kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda.
“Kami mendesak Gubernur Banten untuk tidak hanya fokus pada pencitraan atau seremoni, tetapi benar-benar hadir di tengah rakyat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas,” tambah Yasser Ardiansyah
DPD IMM Banten berkomitmen untuk terus mengawal janji-janji kampanye dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi warga Banten.
Hak Rakyat atas Pekerjaan dan Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Banten Sudah lebih dari 100 hari sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilantik, namun sampai hari ini publik belum merasakan dampak nyata dari kepemimpinan baru.
Janji kampanye untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru masih menjadi sekadar wacana. Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, masyarakat Banten — terutama generasi muda — terus dihadapkan pada kenyataan pahit: sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
IMM Banten mendesak untuk Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk kerja kongkrit bukan sekedar seremonial saja.
