TANGSEL, LENSABANTEN. CO. ID– Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana Rp 20 triliun. Bersamaan dengan itu, Presiden menagih hasilnya di ruang tunggu fasilitas kesehatan: antrean lebih pendek dan tidak ada lagi perlakuan berbeda terhadap pasien BPJS dan non-BPJS.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan, Presiden berharap pelayanan BPJS dipastikan meningkat, antrean lebih singkat, dan seluruh rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Dana tambahan itu dicairkan dua tahap.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan Rp 10 triliun cair bulan ini dan Rp 10 triliun pada November, sebelum akhir tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dana tersebut sudah tersedia dalam APBN 2026.
Kebutuhan mendesak itu tampak dari selisih pemasukan dan pengeluaran. Hingga kini iuran yang terkumpul Rp 118 triliun, sedangkan manfaat layanan yang sudah dibayarkan Rp 132 triliun. Artinya ada jurang sekitar Rp 14 triliun dalam pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto di Tangsel menjelaskan, dana itu pada dasarnya untuk penyehatan keuangan program jaminan kesehatan. Beban layanan terus bertambah.
“Masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan itu kurang lebih 2 juta per hari,” ujarnya, Selasa 29 September 2026.
Kerja sama BPJS Kesehatan kini mencakup sekitar 3.000 rumah sakit dan sekitar 20.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Menurut Akmal, sebaran layanan harus terus diperluas sesuai harapan Presiden, terutama ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
“Semua masyarakat harus ter-cover dalam jaminan kesehatan,” katanya. Presiden juga berharap pelayanan ditingkatkan, termasuk soal antrean.
BPJS Kesehatan pun akan langsung turun ke lapangan. “Tidak ada diskriminasi, setara. Siapa pun peserta BPJS maupun non-BPJS di fasilitas kesehatan itu harus setara,” kata Akmal.
Dengan Kepala Cabang Tangerang Selatan hadir di lokasi, ia menyebut pengecekan akan dilakukan seusai penjelasan itu, sesuai arahan Presiden.
