PANDEGLANG, LENSABANTEN. CO. ID— Keputusan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, dalam merombak jajaran pejabat eselon II di lingkungan pemerintah daerah setempat menuai sorotan tajam.
Di tengah tuntutan publik akan reformasi birokrasi yang bersih, pelantikan seorang pejabat yang tengah menyandang status tersangka justru memicu gelombang kecaman hebat di ruang digital.
Prosesi pelantikan yang digelar di Oproom Setda Pandeglang pada Selasa 26 Mei 2026 tersebut diikuti oleh lima orang pejabat yang menduduki posisi baru. Empat di antaranya hadir secara langsung di lokasi, yakni Yahya Gunawan Kasbin, Haer Bisri, Gimas Rahadyan, dan Firmansyah.
Sementara itu, satu pejabat lainnya, Ahmad Mursidi, mengikuti proses sumpah jabatan secara daring (dalam jaringan). Ketidakhadirannya secara fisik disinyalir kuat berkaitan erat dengan status hukumnya yang kini resmi menjadi tersangka.
Dalam sambutannya, Bupati Raden Dewi Setiani berkilah bahwa rotasi ini didasarkan pada kebutuhan akselerasi kinerja daerah.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak. Tantangan ke depan membutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujar Dewi.
Namun, dalih inovasi dan performa tersebut justru berbanding terbalik dengan respons yang berkembang di masyarakat.
Pantauan di akun informasi lokal @infopandeglang yang mengunggah konten sola tersebit, kolom komentar dibanjiri kritik pedas dan sentimen negatif dari warganet yang menilai keputusan tersebut melukai etika publik dan mencederai prinsip good governancegovernance.
Beberapa warganet melontarkan sindiran sinis terkait proses kaderisasi instan bagi figur bermasalah. Akun @jeyy.666_ menuliskan, “Terimakasih atas tutorial naik jabatannya ,” sementara akun @frhnfzri mengekspresikan kepasrahannya dengan berkomentar, “Tuntut di akhirat guys, kita masih punya pengadilan akhirat.”
Kritik yang lebih mendalam diutarakan oleh akun @tuuuutu04. Ia menyoroti kontradiksi empati sang kepala daerah yang di satu sisi sering mendatangi warga yang berduka akibat kehilangan anggota keluarga, namun di sisi lain justru melantik seorang tersangka menjadi staf ahli bupati. “Miris 😥,” tulisnya mengakhiri komentar.
Tak hanya itu, sebagian warga juga mulai menandai akun pengacara nasional @hotmanparisofficial dengan harapan kasus penunjukan pejabat bermasalah ini dapat dikawal oleh publik secara lebih luas.
Hingga laporan ini diturunkan, gelombang protes digital dari masyarakat Pandeglang masih terus mengalir deras, menuntut adanya transparansi pertimbangan moral dan hukum di balik pelantikan kontroversial tersebut.
