TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Penanganan titik-titik kemacetan krusial di Kota Tangerang mendesak untuk segera diselesaikan demi menjaga kelancaran mobilitas serta roda perekonomian warga. Menanggapi persoalan arus lalu lintas tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menginstruksikan seluruh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang untuk memperkuat kehadiran petugas di lapangan guna mengurai kepadatan kendaraan secara langsung.
Instruksi tegas itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono saat memimpin Apel Siaga Dinas Perhubungan Kota Tangerang di Kantor Dishub, Neglasari, Selasa 28 Juli 2026.
Maryono menekankan bahwa penyiagaan personel di titik-titik rawan kemacetan menjadi kunci utama menjaga kelancaran mobilitas warga Kota Tangerang.
“Kita mungkin tidak bisa menghilangkan kemacetan sepenuhnya. Namun, yang bisa dan harus kita lakukan adalah hadir di lapangan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Kehadiran petugas menjadi hal yang paling penting,” ujar Maryono.
Titik Rawan Kemacetan Menjadi Fokus Utama
Berdasarkan pemetaan Dishub Kota Tangerang, terdapat sejumlah koridor jalan protokol dan kawasan padat aktivitas yang kerap mengalami penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk. Titik-titik kemacetan mendesak yang membutuhkan intervensi intensif di antaranya:
-
Koridor Jalan MH Thamrin (Cikokol – Kebon Nanas): Terjadi perlambatan arus akibat penyempitan jalur (bottleneck), lintasan putaran balik (U-turn), serta antrean kendaraan menuju gerbang tol dan kawasan Gading Serpong.
-
Jalan Raya Daan Mogot: Kepadatan dipicu oleh percampuran volume angkutan barang berat dengan kendaraan pribadi.
-
Kawasan Ciledug (Jalan Raden Fatah & Sudimara): Rawan kemacetan tinggi akibat tingginya kerapatan permukiman, aktivitas perdagangan, dan lonjakan kegiatan masyarakat.
-
Kawasan Cipondoh dan Batuceper: Menjadi jalur perlintasan harian antarwilayah (Tangerang–Jakarta/Mewilayahi Tangerang Selatan) yang memerlukan rekayasa lalu lintas berkala.
“Kelancaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat,” kata Maryono.
Evaluasi Total Layanan Transportasi Publik
Selain penyiagaan personel untuk penanganan kemacetan di jalan, Pemkot Tangerang juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh ekosistem moda transportasi publik dan sarana pendukung jalan kota.
Langkah perbaikan tersebut mencakup:
-
Layanan Angkutan Umum: Optimalisasi operasional dan daya jangkau Bus Rapid Transit (BRT) Tayo, angkutan perkotaan SiBenteng, hingga armada bus sekolah gratis.
-
Infrastruktur Penunjang: Pembenahan Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan, dan prasarana teknis jalan untuk menjamin keselamatan pengendara.
“Kita urai satu per satu persoalan yang ada, kita diskusikan bersama penataannya. Harus ada perbaikan agar pelayanan transportasi di Kota Tangerang semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Pemantauan Real-Time Melalui ATCS
Usai memimpin apel, Maryono meninjau Area Traffic Control System (ATCS) Kota Tangerang yang menjadi pusat kendali lalu lintas berbasis teknologi.
Saat ini, sistem ATCS telah terintegrasi dengan 33 kamera CCTV yang tersebar di berbagai persimpangan strategis Kota Tangerang. Melalui pemantauan kondisi jalanan secara real-time, pengaturan durasi lampu lalu lintas serta pengerahan personel ke lokasi kemacetan dapat dilakukan dengan cepat, presisi, dan responsif.
Maryono mengingatkan bahwa petugas Dishub merupakan representasi jajaran pemerintah di mata publik. Karena itu, kesiapsiagaan dan kedisiplinan personel di lapangan harus terus dijaga demi memastikan titik-titik kemacetan tertangani dengan maksimal.
