Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan menyisakan teka-teki. Di balik perlawanan birokrasi dan drama pesan WhatsApp, menguat dugaan friksi politik antara sang menteri dan kelompok berpengaruh di lingkar dalam Istana.
JAKARTA, LENSABANTEN. CO. ID— Jumat petang, 10 September 2026, suasana di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, mendadak bergolak. Surat keputusan mutasi dan promosi besar-besaran untuk pejabat Eselon II dan III yang baru disahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memicu perlawanan terbuka dari jajaran bawahannya.
Dua pesan singkat berbentuk penolakan menyebar cepat di grup WhatsApp internal Kementerian Keuangan. Pertama, pesan pada pukul 15.50 WIB yang diduga berasal dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi. Poin dasarnya tegas: perintah mutasi tertanggal 4 September 2026 tidak akan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alasannya, prosedur dan mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diabaikan tanpa melibatkan pucuk pimpinan dijen.
Tak genap satu jam berselang, pesan serupa muncul dari Direktur Jenderal Pajak, Bima Wijayanto. Dengan bahasa yang menyinggung “kegaduhan”, pimpinan DJP itu menegaskan bahwa mutasi dan promosi jajarannya dibatalkan karena dinilai menerabas asas meritokrasi serta good governance.
Hanya dalam hitungan hari pasca-kejadian tersebut, badai berbalik arah. Pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Gebrakan yang Mengusik Lapak
Penulis dan pengamat kebijakan publik, Agustinus Edi Kristianto, menilai pencopotan Purbaya tidak berada di ruang hampa. Dalam sebuah wawancara di kanal Forum Keadilan TV, Edi menuding pergantian itu merupakan puncak perseteruan sengit yang telah mengendap sepanjang 2026.
“Ada ketegangan laten yang sudah berlangsung sejak awal tahun,” ujar Edi. Rekam jejak konflik tercatat mulai dari ancaman evaluasi tegas Purbaya terhadap pimpinan pajak dan bea cukai pada Januari 2026, perdebatan seputar Tax Amnesty, persoalan restitusi pajak, hingga sengkarut pembagian dividen senilai Rp 120 triliun.
Langkah Purbaya mengincar praktik transfer pricing, under-invoicing, hingga mafia impor disebut-sebut mengusik zona nyaman banyak pihak. Namun, di balik pertempuran sektor penerimaan negara, Edi membaca adanya transaksi kekuatan politik yang tak kalah pekat.
Cengkeraman “TN Connection”
Hipotesis utama yang dimunculkan Edi mengarah pada polarisasi politik di lingkar satu Istana, yang ia sebut sebagai Taruna Nusantara (TN) Connection. Edi memetakan jejak para alumni SMA Taruna Nusantara yang kini menduduki posisi penentu di lingkaran kekuasaan:
- Bima Wijayanto (Dirjen Pajak) – Alumni TN Angkatan 3 (lulus 1995).
- Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara) – Alumni TN Angkatan 6 (lulus 1998).
- Teddy Indrawijaya (Sekretaris Kabinet) – Alumni TN Angkatan 15 (lulus 2007).
Akses langsung Mensesneg dan Seskab ke telinga Presiden memungkinkan proses “bisik-bisik” dan pertimbangan politik berjalan intensif selama 24 jam. Kedekatan emosional serta solidaritas korps ini dinilai membentuk benteng pertahanan politik yang sulit ditembus oleh Purbaya.
“Secara administratif dan struktural, urusan reshuffle adalah domain Mensesneg dan Seskab. Purbaya berhadapan dengan lawan politik dengan daya jangkau yang sangat kuat ke Presiden,” tutur Edi.
Tak sekadar membentengi jajaran birokrasi, konsolidasi kelompok ini disinyalir berkaitan pula dengan agenda politik jangka panjang menuju 2029. Kehadiran Purbaya yang cenderung koboi dan dinilai kerap menabrak tatanan birokrasi dianggap dapat mengganggu stabilitas proyek politik tersebut.
Dilema Kepemimpinan dan Public Trust
Pencopotan Purbaya juga menyisakan sorotan tajam terhadap pola rekrutmen pejabat di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Edi menyoroti gaya pengambilan keputusan yang terlampau didasari impresi emosional-personal ketimbang tolok ukur meritokrasi yang akuntabel.
“Ketika mengangkat pejabat didasarkan pada kesan personal yang memikat, maka saat memecat pun bisa dipengaruhi oleh faktor emosional dan pertimbangan ruang tertutup,” kritiknya.
Catatan pergantian pucuk pimpinan Bendahara Negara ini pun terbilang fantastis. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun di kondisi politik yang relatif stabil, telah terjadi tiga kali pergeseran posisi Menteri Keuangan—sebuah preseden yang menurut Edi berpotensi merusak kredibilitas kebijakan fiskal dan menimbulkan distrust publik.
Kini, tugas berat berada di pundak Suahasil Nazara. Publik menanti apakah pergeseran kepemimpinan di Lapangan Banteng ini murni demi pembenahan kredibilitas APBN, atau sekadar penataan ulang panggung kekuasaan bagi para pemain di sekeliling Istana.
Foto:ucichaclan.sasuke
