KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Fenomena iklim ‘Godzilla’ El Nino diprediksi bakal membuat cuaca di Indonesia termasuk kota Tangerang yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026, Pemerintah Kota Tangerang mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran yang meningkat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang menyatakan terus memantau perkembangan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan meski hujan masih turun dalam beberapa waktu terakhir, tren cuaca panas mulai terasa, bahkan sempat terjadi periode tanpa hujan selama hampir sepekan.
“Kondisi itu menjadi perhatian kami karena berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran,” ujar Mahdiar kepada Lensabanten.co.id, Senin, 30 Maret 2026 di Patio.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanganan kebakaran, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi. Salah satunya dengan memetakan wilayah yang berpotensi lebih cepat mengalami kekeringan.
BPBD juga berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengidentifikasi daerah yang belum terjangkau layanan air bersih. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan terdampak kekeringan saat musim kemarau.
“Daerah yang belum teraliri PDAM berpotensi lebih cepat mengalami kekeringan. Sementara untuk wilayah yang sudah terlayani, suplai air relatif aman selama ketersediaan air baku dari Sungai Cisadane masih mencukupi,” kata Mahdiar.
Di tingkat provinsi, BPBD Banten turut mengoordinasikan pemetaan wilayah rawan kekeringan di kabupaten dan kota, termasuk Kota Tangerang, guna memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Benteng, Doddy Effendy, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat.
“Pada prinsipnya kami siap menyuplai air bersih. Namun, distribusi tetap bergantung pada ketersediaan air baku,” ujarnya.
Doddy menambahkan, pihaknya mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sinergis demi menjamin pelayanan publik tetap optimal selama musim kemarau.
