KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni resmi membentuk tim pengendalian banjir untuk wilayah Tangerang Raya yang mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Andra saat memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Perguruan Muhammadiyah di Ciledug, pada Senin, 14 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara terpisah atau parsial oleh masing-masing daerah.
“Permasalahan banjir di Tangerang Raya tak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur, wali kota, atau bupati saja. Ini harus komprehensif, dari hulu, tengah, hingga hilir,” ujar Andra.
Andra juga ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak hanya tertuju pada daerah selatan Banten, melainkan juga wilayah Tangerang yang rentan terhadap banjir.
“Kita lakukan di wilayah Ciledug ini supaya saya tidak terkesan cuma Gubernur yang mikirin daerah selatan. Kita bikin tim pengendalian banjir bersama Pemerintah Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang,” katanya.
Menurut Andra, penyempitan sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir. Ia menyoroti fenomena banyaknya lahan di bantaran sungai yang telah disertifikasi dan didirikan bangunan secara ilegal.
“Sungai kita dulu lebarnya 40 meter, sekarang tinggal 2 meter. Ada sertifikat, ditempati. Giliran mau dirapikan, malah bawa golok. ‘Ini tanah Baba gue,’ katanya. Padahal dulunya itu sungai,” ungkapnya.
Andra mencontohkan, upaya penanggulangan banjir yang tidak terkoordinasi justru dapat memperparah situasi. Ia menyoroti kasus di Jurangmangu dan Mahata, Tangerang Selatan, di mana pembangunan tanggul justru menyebabkan air meluap ke daerah lain.
“Bukan saya tak ingin menyelesaikan masalah banjir. Dari dulu nggak selesai-selesai karena parsial. Wali Kota Tangerang Selatan ninggin tanggul, air mau masuk ke Kota Tangerang, mentok, ngebalik, airnya tumpah, akhirnya lebih tinggi dari tanggul. Jurangmangu contohnya, Mahata contohnya,” jelasnya. jelasnya.
Dalam upaya penanganan lebih lanjut, Andra juga menyatakan telah menjalin koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami bentuk tim pengendalian banjir berkoordinasi dengan menteri terkait, termasuk ATR/BPN karena menyangkut sertifikasi di sungai-sungai, kali-kali. Bekerja sama dengan PU dan sebagainya,” tutupnya.
