JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID – Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia pada Februari 2025.
Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Forum ini bukan hanya didasarkan pada kapasitas negara, tetapi juga pada adanya peluang baru untuk kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di bawah pemerintahan baru yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai salah satu inisiator forum, berharap Indonesia dapat menjadi contoh (best practice) dalam upaya percepatan reforma agraria dan membangun kedaulatan pangan serta mengatasi kemiskinan melalui pendekatan pembangunan desa dan koperasi rakyat.
Hal ini diungkapkan oleh Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, dalam konferensi pers di Jakarta pada 15 Februari 2025. Forum ini akan berlangsung pada 17-21 Februari 2025, dengan lebih dari 500 peserta yang berasal dari 14 negara Asia.
Forum ini juga akan menyelenggarakan kunjungan ke tiga lokasi yang sedang mengalami konflik agraria, di antaranya: Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten, Desa Gunung Anten yang telah terjebak dalam konflik agraria selama lebih dari tiga dekade, serta Desa Sukaslamet di Indramayu yang berhadapan dengan Perum Perhutani.
Dewi Kartika menekankan bahwa Forum ini menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen pemerintah baru Indonesia dalam mempercepat redistribusi tanah dan menyelesaikan konflik agraria.
Gerakan reforma agraria yang dilaksanakan melalui pendekatan bottom-up (inisiatif dari bawah) diharapkan mampu mewujudkan hak rakyat atas tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperbaiki kondisi lingkungan hidup.
Menurut Dewi Kartika, Indonesia harus menjadi contoh yang baik dalam mendorong reforma agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Forum Agraria Asia menjadi ruang untuk membahas kebijakan agraria dan pertanahan yang berpusat pada masyarakat, serta menawarkan solusi praktis terkait dengan pengelolaan tanah yang berorientasi pada keadilan sosial.
Sejak Indonesia merdeka, Indonesia menghadapi masalah ketimpangan agraria yang semakin memperburuk kondisi masyarakat.
Hampir 68 persen dari tanah dan kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh 1 persen kelompok, sementara konflik agraria telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi banyak keluarga.
Dengan lebih dari 3.200 konflik agraria yang melibatkan 7,4 juta hektar tanah, sudah saatnya negara hadir untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ini.
Pemerintah Indonesia saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menjadikan reforma agraria sebagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
Program ini berfokus pada perbaikan kesejahteraan petani, peningkatan produksi pertanian, dan penguatan koperasi serta usaha desa. Dalam rangka itu, ALF 2025 diharapkan menjadi tempat bagi semua pihak untuk merumuskan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempercepat agenda reforma agraria.
Tema besar forum ini adalah “Menjamin Hak atas Tanah untuk Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan”, dengan empat topik utama: reforma agraria, konflik agraria, perlindungan pembela hak atas tanah, serta aksi iklim yang berfokus pada hubungan manusia dengan alam.
Anu Verma, Koordinator International Land Coalition (ILC) di Asia, menjelaskan bahwa perburuan mineral dan investasi tanah yang semakin masif di Asia, termasuk Indonesia, berpotensi merugikan masyarakat lokal, terutama perempuan yang hanya memiliki 10,7% dari total tanah yang ada.
Sejumlah tokoh lain, seperti Zenzi Suhadi (Direktur Eksekutif Walhi), Erasmus Cahyadi (Deputi 2 Sekjen AMAN), dan Imam Hanafi (Koordinator Nasional JKPP), juga mengungkapkan pentingnya forum ini dalam mendorong komitmen politik dari pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanah dan mencegah kerusakan lingkungan akibat industrialisasi yang tidak berkelanjutan.
Dengan hadirnya Indonesia sebagai tuan rumah, ALF 2025 dapat menjadi momentum yang sangat penting bagi perjuangan kedaulatan tanah dan penyelesaian konflik agraria di Asia, khususnya Indonesia. (san/*) #foto: dok. konsorsium pembaruan agraria
