GMNI Kota Tangerang Soroti MBG dan Outsourcing

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menggelar aksi refleksi dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)

TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menggelar aksi refleksi dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Tugu Adipura, Kota Tangerang, pada Kamis, 7 Mei 2026. Aksi tersebut menyoroti persoalan ketimpangan di sektor pendidikan hingga nasib buruh dan pekerja informal.

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, mengatakan aksi itu menjadi bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan masih dipenuhi ketidakadilan.

Bacaan Lainnya

“Jadi kita melaksanakan sebuah aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam ranah buruh dan juga yang ada di dalam ranah dunia pendidikan,” ujarnya kepada Lensa Banten saat ditemui.

Kritik Anggaran Pendidikan dan Program MBG

Dalam aksi tersebut, GMNI turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan nasional yang dinilai belum maksimal. Mereka menilai penghitungan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dianggap tidak tepat karena memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Elwin menyebut anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun peningkatan kesejahteraan guru honorer. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum mendukung pelaksanaan program secara nasional.

“Jadi kita lebih memohon atau menyuarakan ini kepada pemerintah pusat agar anggaran MBG ini lebih bagus untuk mensubsidi BBM dan mensubsidi gaji guru honorer di setiap sekolah di berbagai wilayah,” katanya.

GMNI juga menilai pelaksanaan MBG dalam skala nasional belum tepat sasaran, terutama di wilayah perkotaan. Mereka meminta program tersebut difokuskan ke daerah tertinggal yang dinilai lebih membutuhkan.

“Lebih baik MBG difokuskan kepada daerah-daerah tertinggal saja, jangan dalam skala nasional. Karena melihat anggaran yang sangat besar dan melihat juga kondisi dinamika perputaran ekonomi di Indonesia saat ini,” ucapnya.

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa,

Penolakan MBG Masuk Kampus

GMNI Kota Tangerang turut menolak wacana implementasi MBG di lingkungan perguruan tinggi. Elwin menilai program tersebut justru tidak menjawab kebutuhan utama mahasiswa dan dunia akademik.

Menurutnya, perguruan tinggi lebih membutuhkan dukungan anggaran penelitian dan riset dibandingkan program makan gratis. Ia menyebut minimnya anggaran riset menjadi salah satu persoalan serius di dunia pendidikan tinggi.

“Harusnya yang masuk di dalam ranah kampus itu bukan MBG, tapi bagaimana anggaran dibesarkan kepada pihak perguruan tinggi untuk khusus penelitian dan riset,” ujarnya.

Ia bahkan menilai program MBG di kampus sebagai bentuk penghinaan terhadap kaum intelektual. Karena itu, GMNI berencana melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan di berbagai kampus.

“MBG adalah penghinaan bagi kaum intelektual, oleh sebab itu akan ada nanti aksi-aksi besar untuk disampaikan langsung terhadap pemerintah pusat nantinya,” katanya.

Soroti Outsourcing dan Nasib Buruh

Selain isu pendidikan, GMNI juga menyoroti sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Elwin mengatakan masih banyak pekerja di luar enam sektor yang diakui pemerintah namun belum mendapatkan perlindungan kerja layak.

Ia menyebut praktik outsourcing berpotensi menciptakan ketimpangan upah, terutama bagi tenaga kerja harian lepas di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, penentuan upah yang diserahkan kepada perusahaan membuat pekerja rentan dirugikan.

“Oleh sebab itu teman-teman itu lebih memilih untuk hapus saja yang namanya outsourcing, karena outsourcing ini tidak berpihak,” tegasnya.

Soroti Potongan Ojol 8%

GMNI juga menanggapi keresahan pengemudi ojek online (Ojol) terkait rencana pengaturan potongan aplikator. Elwin meminta pemerintah pusat memperkuat regulasi hubungan antara aplikator dan pengemudi.

Menurutnya, potongan yang terlalu besar membuat pendapatan pengemudi ojol semakin kecil. Ia berharap ada kebijakan yang lebih melindungi para pengemudi di lapangan.

“Harapan kita itu kepada pemerintah pusat agar mencoba hubungan yang baik dengan aplikator agar pemotongan-pemotongan ini bisa lebih rendah lagi,” pungkasnya.

Pos terkait

Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari lensabanten.co.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.