JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID —Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan kebijakan progresif dengan melarang seluruh pegawainya memiliki atau mengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) guna mengantisipasi potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi total sekaligus refleksi atas kasus hukum yang sempat menjerat pimpinan lembaga tersebut pada periode sebelumnya.
“Pegawai BGN sebagai pihak pengambil keputusan dan kebijakan mutlak tidak diperbolehkan memiliki SPPG. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas karena mereka yang merumuskan regulasi,” ujar Agustina usai menghadiri rapat kerja tertutup mengenai pembahasan pagu indikatif BGN tahun anggaran 2027 bersama Komisi IX DPR RI.
Selain penegakan integritas internal, BGN juga merombak total sistem penyaluran insentif operasional dapur gizi. Lembaga tersebut menghapus kebijakan lama yang memberikan insentif flat sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap SPPG tanpa memedulikan volume pelayanan.
Agustina menjelaskan, ke depan besaran insentif akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan data riil jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur produksi. Langkah penataan ulang (refocusing) ini dilakukan demi menekan pemborosan dan memastikan efisiensi anggaran negara.
“Pada kebijakan terdahulu, baik dapur yang melayani 500 maupun 1.500 penerima manfaat, semuanya menerima insentif sama rata Rp6 juta. Ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Setelah data penerima manfaat rampung diverifikasi, nilai insentif akan mengikuti jumlah riil lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa orientasi utama dari program MBG adalah pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, bukan untuk memberikan keuntungan komersial bagi pihak pengelola dapur gizi.
Dalam merumuskan sasaran target yang efektif, BGN menyatakan terus mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian teknis terkait lainnya, agar program prioritas nasional ini dapat berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
