KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota Tangerang mengubah pendekatan dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan selama ini penentuan target PAD masih banyak mengacu pada capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, cara tersebut tidak cukup untuk menggambarkan potensi pendapatan daerah yang sebenarnya.
Dorong Kajian Potensi PAD
Arief menilai Pemkot Tangerang perlu melakukan kajian secara akademis dan empiris untuk mengetahui potensi maksimal PAD secara lebih valid dan akuntabel. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan.
“Waktu pembahasan KUA-PPAS, kami sudah menekankan bahwa kita sudah harus mulai mengubah cara pandang kita terhadap penentuan target PAD. Dari yang sebelumnya hanya berpatokan kepada realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya, dengan melakukan kajian untuk menentukan secara valid, akurat, dan akuntabel sebenarnya potensi maksimal PAD kita itu ada di angka berapa,” ujar Arief, saat dikonfirmasi Lensa Banten usai Kegiatan Rapat Paripurna pada Rabu, 2 September 2026.
Menurut Arief, perubahan metode tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan belanja pemerintah daerah terus meningkat. Berbagai persoalan seperti banjir, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal daerah berpotensi semakin berat apabila kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat terus berlanjut. Karena itu, Kota Tangerang harus mulai mencari dan memetakan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Jadi, kalau kita hanya menggunakan pendekatan konvensional dan menjadikan realisasi berapa itu jadi acuan untuk penentuan target tahun ini tanpa kemudian kita melakukan kajian secara akuntabel potensi kita sebenarnya di angka berapa dan masalah kita untuk mencapai itu apa saja, serta mengupayakan program-program untuk melakukan peningkatan kapasitas fiskal kita menuju level maksimalnya, saya kira nanti ke depan akan semakin berat beban fiskal kita,” papar Arief.
Retribusi Sampah Jadi Contoh
Salah satu sektor yang disoroti Arief adalah retribusi sampah. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi besar karena berkaitan langsung dengan rumah tangga maupun aktivitas industri di Kota Tangerang, namun potensi maksimalnya belum dihitung secara komprehensif.
“Contoh sederhana yang sering saya sampaikan, retribusi sampah. Berapa sebenarnya potensi maksimal retribusi sampah yang bisa kita kumpulkan dari seluruh Kota Tangerang? Ini kan kita belum punya kajiannya,” tegasnya.
Arief mendorong agar kajian tersebut segera dilakukan untuk mengetahui besaran potensi sekaligus berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan. Setelah pemetaan dilakukan, pemerintah dapat menyusun program peningkatan PAD secara bertahap dan berkelanjutan.
Tanggapan Wali Kota Sachrudin
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mengoptimalkan postur APBD demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah tanpa dukungan dari berbagai pihak.
Sachrudin menilai partisipasi masyarakat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjalankan program pembangunan. Ia menyebut konsep pentahelix diperlukan agar berbagai persoalan kota dapat ditangani secara bersama-sama.
“Pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan. Oleh karena itu, partisipasi dan peran serta masyarakat, bahkan semua pihak seperti pemangku kepentingan pentahelix, sangat diperlukan,” pungkas Sachrudin.
