KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Siang tadi, puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kota Tangerang yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melakukan aksi audiensi dengan DPRD Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan, Kota Tangerang, Selasa, 7 Januari 2025.
Dari 5.186 formasi yang disiapkan, hanya 3.455 peserta yang lolos seleksi administrasi, dan dari jumlah tersebut, hanya 1.669 yang dinyatakan lulus seleksi akhir, sementara 1.786 lainnya gagal.
Situasi ini memicu protes dari para THL yang merasa dirugikan. Puluhan perwakilan THL berhasil berdialog dengan Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, serta Turidi Susanto.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, menilai kekecewaan mereka (THL) terhadap proses seleksi PPPK karena dianggap tidak transparan dan tidak adil.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam yang juga turut serta mengatakan pertemuan dengan para THL merupakan bentuk keberpihakannya terhadap masyarakat.
“Kita menerima teman-teman THL yang kemarin tidak lulus P3K penuh waktu yang jumlahnya juga lumayan, dan hari ini juga akhirnya para THL sudah menyampaikan ke kita berbagai persoalan-persoalan yang ada, yang ini jadi bahan koreksi buat kita di DPRD untuk kemudian kita tindak lanjuti” kata Rusdi kepada awak media.
Menurut Rusdi, kisruh yang janggal dalam perekrutan program PPPK tersebut merupakan bukti lemahnya pengolahan data kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang.
“Hari ini kita bisa melihat bahwa memang BKPSDM tidak mampu membuat perencanaan yang baik atau memang lemahnya data kepegawaian yang pemerintah kita miliki,” ungkapnya.
“Karena kalau keinginan kita itu kuota yang ada di masing-masing OPD sebanding dengan jumlah THL, kemampuan anggaran kita cukup mampu kok, pada akhirnya pemerintah pusat tidak ada bantuan dan bentuknya dari penambah anggaran jauh, anggaran kita cukup, dan kedepannya kita sama-sama dengan teman-teman kita perjuangkan,” tambahnya.
Kucay selaku perwakilan dari Forum THL Kesbangpol Kota Tangerang menjelaskan, puluhan THL yang bersuara ini merupakan perwakilan setiap OPD. Mereka datang dengan masih menggunakan seragamnya masing-masing, seperti Pemadam Kabakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Humas, hingga Kesbangpol.
Para THL menuntut pengevaluasian secara besar-besaran kepada Kepala BKPSDM Kota Tangerang. BKPSDM dinilai tidak kompeten dalam perencanaan perekrutan PPPK, sehingga merugikan ribuan THL.
“Kita menagih janji yang seharusnya PPPK formasi yang diterima ini bukan paruh waktu. Kita tidak butuh janji-janji, kita tidak butuh cawe-cawe, ini semua harus berdasarkan fakta dan data,” tutur Kuca.
Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi PPPK di Kota Tangerang, agar ke depan dapat membenahi sistem admistrasi dengan penuh amanah, adil, dan sesuai dengan harapan para THL yang telah mengabdi.
