KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – DPRD Kota Tangerang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan APBD Murni 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Tangerang di tengah penurunan transfer ke daerah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan PAD menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, PAD pada 2027 didorong lebih tinggi dibandingkan APBD Murni 2026 maupun Perubahan APBD 2026.
“Secara umum kita terus mendorong agar ada penguatan kapasitas kita untuk meningkatkan PAD. Kaitan dengan upaya mengokohkan kemandirian fiskal Kota Tangerang di tengah kebijakan efisiensi transfer ke daerah yang terjadi hari ini,” kata Arief, saat dikonfirmasi awak media pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Arief menyebut, kondisi transfer ke daerah diproyeksikan menurun pada 2027. Penurunan tersebut juga akan berdampak terhadap kemampuan belanja daerah sehingga peningkatan PAD perlu terus didorong.
“Positioning PAD kita di 2027 itu lebih tinggi atau mengalami kenaikan dibandingkan PAD Murni 2026 dan juga PAD Perubahan 2026,” ujarnya.
*Target Pendapatan Harus Berdasarkan Potensi*
DPRD meminta Pemkot Tangerang tidak lagi menetapkan target pendapatan hanya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Arief menilai pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu potensi pendapatan daerah sebelum menentukan target.
“Kita ingin supaya kita tahu dulu potensinya berapa,” jelasnya.
Menurut Arief, capaian pendapatan yang melebihi target belum tentu menunjukkan bahwa potensi daerah sudah digali secara maksimal. Karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui batas atas potensi pendapatan yang sebenarnya dimiliki Kota Tangerang.
“Jangan-jangan tahun lalu targetnya 100, capaian 110, kemudian target tahun ini 120, padahal potensinya 200,” tuturnya.
Kajian tersebut nantinya mencakup berbagai persoalan yang dapat menghambat optimalisasi pendapatan. Mulai dari regulasi, sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana perlu dipetakan untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Dijaga
Selain pendapatan, DPRD mendorong belanja untuk kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Pendidikan dan kesehatan dinilai penting dalam upaya memperkuat sumber daya manusia Kota Tangerang.
“Belanja dasar, kaitan dengan pendidikan dan kesehatan dalam kerangka penguatan SDM Kota Tangerang itu terus kita jaga,” kata Arief.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan Universal Health Coverage (UHC) pada 2026 dan 2027. Sementara di sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk rehabilitasi sekolah dan penggantian mebel yang sudah tidak layak, khususnya di tingkat sekolah dasar.
DPRD juga mendorong perluasan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dari 22.500 menjadi 25.000 pekerja rentan pada 2027.
Banjir dan Sampah Jadi Perhatian
Persoalan banjir juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran. DPRD mendorong penanganan di wilayah Tangerang Timur, termasuk pembebasan lahan untuk pembangunan embung di Larangan Utara dan Cipadang.
Untuk persoalan sampah, DPRD mendorong Pemkot Tangerang mempersiapkan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Persiapan tersebut mencakup penyediaan lahan sekitar 5.000 meter persegi serta tahapan pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Selain itu untuk sampah, kita juga mendorong ada upaya untuk perbaikan pengelolaan sampah di hulu, antara lain TPS3R,” ungkap Arief.
Menurutnya, pengelolaan sampah dari tingkat hulu perlu diperkuat agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah juga dinilai penting untuk mengurangi persoalan sampah.
UMKM dan Lapangan Kerja Didorong
DPRD juga mendorong penguatan UMKM dan ekonomi kreatif untuk menghadapi dampak dinamika ekonomi global dan nasional. Pelatihan kerja bagi pemuda serta kesempatan magang juga dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
“Kita mendorong ada penguatan UMKM dan ekonomi kreatif Kota Tangerang, pelatihan kerja untuk memberikan keterampilan kepada pemuda Kota Tangerang, dan juga kesempatan magang,” pungkas Arief.
Pemkot Siapkan Tindak Lanjut
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan Murni 2027 telah disepakati setelah melalui pembahasan antara DPRD dan eksekutif. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi kepala OPD untuk menyusun RKA-SKPD masing-masing.
“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas secara intensif dan komprehensif KUA-PPAS, sehingga sekarang sudah disetujui, disepakati KUA-PPAS tersebut,” kata Sachrudin.
Sachrudin mengatakan pemerintah akan menyesuaikan anggaran dengan kondisi transfer ke daerah yang mengalami pengurangan. Menurutnya, berbagai masukan dari DPRD juga akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pemerintah daerah.
“Yang jelas tadi masukan-masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi kita semuanya,” pungkasnya.
