KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID —Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang tengah mempersiapkan diri menghadapi verifikasi lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Verifikasi ini menjadi langkah penting untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan status Kota Tangerang sebagai Kota Layak Anak (KLA).
“Verifikasi lapangan akan dilakukan secara hybrid pada 22 Mei mendatang, menyasar beberapa titik seperti Puspaga, sekolah ramah anak, taman, dan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan anak,” ujar Kepala DP3AP2KB, Tihar Sopian.
Saat ini, DP3AP2KB fokus pada persiapan administrasi, khususnya di Puspaga. Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pertamanan, serta berbagai lembaga masyarakat dan pelaku usaha juga diminta menunjukkan komitmen dan kontribusi dalam mewujudkan KLA.
Tihar mengungkapkan bahwa skor KLA Kota Tangerang kini berada di angka 771, atau pada tingkat Nindya gemuk. Hanya dibutuhkan tambahan sekitar 30 poin agar Kota Tangerang naik ke level KLA Utama.
“Kita sudah memenuhi lima kluster indikator KLA, yaitu hak sipil, pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Contohnya, ada taman ramah anak dari Disbudpar, sekolah ramah anak dari Dinas Pendidikan, dan puskesmas ramah anak dari Dinkes,” jelasnya.
Berbagai program pun telah dijalankan untuk mendukung hal tersebut, seperti sekolah ramah anak, angkutan sekolah gratis, perpustakaan daerah ramah anak, serta Puspaga yang responsif terhadap kebutuhan anak dan keluarga.
“Alhamdulillah semua sudah terpenuhi, tinggal memperbaharui atau menambahkan saja. Kami optimis bisa naik ke predikat KLA Utama,” tambah Tihar.
Tak hanya fokus pada fasilitas, Pemkot Tangerang juga aktif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Beragam program seperti parenting, sosialisasi, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang melibatkan RT dan RW terus digencarkan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan dukungan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membantu masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial.
