JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan sehat.
Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah agar mendapatkan asupan gizi memadai demi masa depan yang lebih baik.
Konsep MBG Diakui Dunia Internasional
Pakar kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai program MBG sejalan dengan kebijakan serupa di sejumlah negara seperti Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia.
Menurutnya, langkah Indonesia ini mendapat perhatian positif dari dunia.
“Salah satu bentuk kolaborasi yang berkembang adalah kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan dapur MBG sebagai referensi kebijakan pangan nasional mereka,” ujar Trubus, Jumat 25 Oktober 2025.
Masih Butuh Penguatan di Lapangan
Meski telah berjalan, Trubus menilai pelaksanaan MBG masih memerlukan penyempurnaan dari sisi edukasi dan perencanaan teknis.
Ia menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana tergolong baru, sehingga masih dibutuhkan sosialisasi luas kepada masyarakat terkait struktur, mekanisme kerja, serta koordinasi antarinstansi.
“Edukasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat memahami alur pelaksanaan program,” tambahnya.
Peran Penting Pemda dalam Pengawasan
Trubus menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran sentral dalam pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial dan geografis wilayah, Pemda mampu memastikan proses pengemasan, distribusi, hingga pembinaan dapur berjalan optimal.
“Pemda lebih memahami tantangan daerahnya. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan kualitas makanan dan memperkuat kapasitas dapur,” ujarnya.
Tantangan Kualitas dan Keamanan Makanan
Salah satu tantangan terbesar MBG adalah menjaga kualitas dan keamanan makanan.
Trubus mengungkapkan, beberapa kasus menunjukkan penurunan mutu akibat penyimpanan yang terlalu lama atau proses memasak yang kurang tepat.
Ia menilai setiap dapur SPPG harus melibatkan ahli gizi profesional agar makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas.
Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi juru masak dan pembatasan kapasitas maksimal 2.000 porsi per dapur juga diperlukan untuk menjaga mutu.
“Dapur yang tidak memenuhi standar harus diberikan sanksi tegas, bahkan penutupan bila perlu, sebagai bentuk transparansi tata kelola,” tegas Trubus.
Dorong Partisipasi Publik dan Sertifikasi Halal
Trubus juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal keberhasilan MBG.
Guru, kepala sekolah, dan komite sekolah diharapkan aktif memeriksa makanan yang disajikan setiap hari.
Sementara masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses produksi dan distribusi agar muncul rasa memiliki serta transparansi program.
Ia juga mendorong agar Sertifikasi Kelayakan Higienis, Legal, dan Standar (KHLS) serta sertifikasi halal bagi dapur daerah dipermudah dan mendapat dukungan pembiayaan, mengingat masih banyak dapur skala kecil yang terkendala biaya.
Digitalisasi dan Perluasan Penerima Manfaat
Trubus menyebut, program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat dari total target 82 juta orang, dan akan diperluas ke ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia.
Untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola MBG ke depan akan didorong melalui digitalisasi berbasis data yang memungkinkan pengawasan dari tahap produksi hingga konsumsi secara real time.
“Digitalisasi akan mempercepat distribusi, menjaga kualitas makanan, dan mencegah risiko keterlambatan maupun insiden keamanan pangan,” ujarnya.
Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
Lebih jauh, Trubus menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Kebijakan ini menjadi pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas SDM menjadi faktor utama kemajuan bangsa.
