ATAMBUA, LENSABANTEN.CO.ID – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menginisiasi pemberian tunjangan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas penuh di wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan.
Ini dilakukan untuk memberikan perhatian kepada pelaksana fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Indonesia, termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas.
Silmy menegaskan bahwa petugas imigrasi di perbatasan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Tugas mereka meliputi pengawasan lalu lintas manusia dan pencegahan pelanggaran keimigrasian.
Dia menyoroti kesulitan kerja di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas yang mereka hadapi.
“Tugas mereka tidak mudah. Mereka harus bekerja di daerah yang terpencil dan dengan kondisi yang serba terbatas,” kata Silmy, dalam siaran tertuli yang diterima Lensabannten, Sabtu, 9 Maret 2024.
Oleh karena itu, pemberian tunjangan khusus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi petugas imigrasi di wilayah tersebut.
“Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut,” ujar Silmy.
Skema tunjangan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang rancangannya telah diajukan sejak Oktober 2023.
Sekarang sedang dalam tahap kajian oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI sebelum diajukan ke Sekretariat Negara.
Silmy optimis bahwa Perpres tersebut akan segera diterbitkan untuk memberikan tunjangan khusus kepada petugas imigrasi yang bertugas dalam operasi pengamanan di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
Tunjangan ini diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan meningkatkan daya beli petugas imigrasi, serta menjadi stimulus perputaran ekonomi di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan.
Selain tunjangan khusus, Direktorat Jenderal Imigrasi juga merencanakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi kantor imigrasi dan mitra kerja lainnya di wilayah tersebut.
Silmy menekankan pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana imigrasi lintas negara, baik jalur darat, laut, maupun udara, serta sinergisitas antara Direktorat Jenderal dengan stakeholders terkait. Ini termasuk dalam konteks permasalahan pembukaan lahan dan hak prioritas.
“Tugas dan fungsi petugas imigrasi tidak boleh terhambat karena masalah sarana prasarana,” tandasnya.
