TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tangerang mendapat sorotan dari Aktivis Warung Pojok (Warjok), Saipul Basri. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas parkir.
Saipul menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 22 Juli 2026 kepada awak media. Menurutnya, keterbatasan lahan parkir dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan.
Soroti Masalah Parkir
Saipul menilai penggunaan fasilitas umum sebagai area parkir dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pelayanan publik belum berjalan secara maksimal.
“Berbicara pengadilan, bagaimana mau melayani, parkir saja ruang-ruang parkir itu menggunakan jalan. Artinya menggunakan fasilitas umum, yang akhirnya pejalan-pejalan lain merasa terganggu,” kata Saipul.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata terkait keberadaan petugas parkir maupun dugaan pungutan liar. Namun, ia lebih menyoroti bagaimana institusi pengadilan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Saya pribadi tidak berbicara oknum punglinya, tapi berbicara pelayanannya. Artinya dalam hal ini Pengadilan tidak secara maksimal melakukan pelayanan terhadap publik,” ujarnya.
Menurut Saipul, apabila masyarakat diarahkan untuk memarkirkan kendaraan di area lain seperti di depan pengadilan maupun sekitar tempat ibadah, hal itu berpotensi mengganggu ruang publik. Karena itu, ia menilai lembaga yang mengedepankan pelayanan publik harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
“Kesimpulannya adalah ketika mau melayani, secara tidak langsung harus ada sarana dan prasarana yang diterapkan. Yang memadai,” tuturnya.
Website Error Juga Disorot
Selain persoalan parkir, Saipul juga menyoroti website Pengadilan Negeri Tangerang yang disebut mengalami gangguan atau error. Menurutnya, sistem digital menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik di era saat ini.
Ia meminta pemerintah maupun lembaga terkait memiliki langkah antisipasi ketika terjadi masalah pada server atau website. Gangguan tersebut dinilai dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus berpotensi mengganggu proses pelayanan institusi.
“Harus bisa mengantisipasi ketika ada persoalan-persoalan terkait mengenai server, website. Karena ini sangat vital buat pemerintah,” jelasnya.
Saipul juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan sistem dan data yang tersimpan dalam layanan digital pemerintah. Ia khawatir gangguan pada sistem dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan berdampak pada proses pelayanan institusi.
