KABUPATEN TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Puluhan warga dari Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gerbang SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang pada Selasa, 15 Juli 2025. Mereka menuntut keadilan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai merugikan siswa lokal.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini diikuti oleh orang tua siswa, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, hingga anggota LSM dan awak media. Massa menyoroti sistem seleksi yang dianggap tidak berpihak kepada warga sekitar sekolah.
“Kenapa anak-anak kami yang tinggal hanya beberapa meter dari sekolah malah tidak diterima? Ini jelas tidak adil. Kami minta seleksi ini dievaluasi,” teriak salah satu orator di tengah aksi.
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang menuntut evaluasi terhadap sistem zonasi dan transparansi dalam proses penerimaan siswa. Mereka juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten turut turun tangan untuk membuka data hasil seleksi secara terbuka kepada publik.
Menurut warga, sistem zonasi yang seharusnya mengedepankan kedekatan domisili justru menimbulkan ketidakadilan. Mereka mengaku kecewa karena banyak anak dari luar Kecamatan Sepatan diterima, sementara anak-anak lokal justru tersingkir.
“SMKN 2 ini berdiri di wilayah kami, tapi anak-anak kami malah tidak mendapat tempat. Banyak siswa dari luar daerah yang diterima. Ini harus diusut,” ungkap Ibu Nurhasanah, salah satu orang tua murid yang turut hadir dalam aksi.
Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah. Namun, aparat kepolisian yang bersiaga berhasil menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kericuhan.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak SMKN 2 Kabupaten Tangerang maupun Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum memberikan pernyataan resmi terkait protes yang disampaikan warga. Massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan aspirasi hingga ada kejelasan.
“Kami siap turunkan massa lebih banyak jika suara kami tidak didengar,” tegas salah satu koordinator aksi dalam orasinya.
Warga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera mengambil langkah cepat dan bijak demi menjamin keadilan bagi anak-anak lokal.
