KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan pra Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMK Negeri 4 Kota Tangerang dan program sekolah gratis di SMK Yuppentek 1, pada Selasa, 26 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Andra didampingi Wakil Wali Kota Tangerang, jajaran DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kota Tangerang, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Selain meninjau proses penerimaan siswa baru, Andra juga melihat langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para pelajar. Menurutnya, seluruh program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan maksimal.
“Kami berharap semua program dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini niatan besar Presiden untuk memberikan dukungan gizi kepada anak-anak kita di usia pertumbuhan,” ujar Andra Soni kepada awak media.
SPMB Diminta Transparan dan Fair
Dalam kesempatan itu, Andra menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus berjalan secara terbuka, adil, dan akuntabel. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang mencoba memaksakan kepentingan dalam proses penerimaan siswa baru.
“SPMB harus dilaksanakan secara fair, terbuka, dan akuntabel. Karena setiap masa penerimaan siswa selalu ada oknum yang berusaha memaksakan kepentingannya,” katanya.
Ia mengakui jumlah sekolah negeri di Banten masih terbatas. Meski pemerintah terus membangun ruang kelas dan unit sekolah baru, namun dibutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa.
Karena itu, program sekolah gratis di sekolah swasta menjadi salah satu solusi agar seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan tingkat SMA dan SMK.
801 Sekolah Ikut Program Gratis
Andra menyebut saat ini terdapat 801 sekolah yang tergabung dalam program sekolah gratis di Provinsi Banten. Jumlah itu masih akan diperbarui melalui evaluasi dan pembaruan nota kesepahaman (MoU).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga memastikan sekolah yang ikut program tersebut tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa.
“Tidak boleh lagi dipungut uang pendaftaran, SPP, uang pangkal, semesteran, uang ujian, dan sebagainya. Kalau masih ada pungutan, silakan laporkan kepada kami untuk dievaluasi,” tegasnya.
Menurut Andra, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan kesejahteraan guru meningkat serta sarana dan prasarana sekolah ikut membaik setelah program sekolah gratis berjalan.
Jadi Alternatif Siswa yang Tak Lolos Negeri
Andra memahami mayoritas orang tua masih berharap anaknya masuk sekolah negeri. Namun keterbatasan jumlah sekolah membuat pemerintah menyiapkan alternatif melalui sekolah gratis.
“Kalau tidak lolos di sekolah negeri, siswa masih punya pilihan masuk sekolah swasta gratis. Ini solusi agar semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama,” jelasnya.
Ia juga meminta dukungan media untuk ikut menyosialisasikan program sekolah gratis yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaan. Tahun ini, Pemprov Banten juga menyiapkan kuota 10 ribu siswa Madrasah Aliyah gratis untuk kelas 10 hingga kelas 12 se-Banten secara bertahap.
