LENSABANTEN.CO.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, menyatakan bahwa inflasi di Provinsi Banten tetap terkendali. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Provinsi Banten pada Agustus 2023 mencapai 2,96 persen secara year on year (YoY).
Meskipun demikian, Virgojanti menyoroti satu komoditas penting, yaitu beras, yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara online, Virgojanti mengatakan bahwa sejumlah daerah mengalami fluktuasi harga beras, bahkan beberapa di antaranya telah memasuki zona merah akibat kenaikan harga beras.
Virgojanti memastikan bahwa Provinsi Banten masih berada di sekitar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak termasuk dalam wilayah merah terkait harga beras. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Provinsi Banten masih berhasil menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Meski begitu, Virgojanti menekankan bahwa pekerjaan belum selesai, terutama dengan ancaman potensial dari dampak El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian. Virgojanti mendesak Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk melakukan pendataan terhadap lahan-lahan pertanian yang berisiko mengalami kekeringan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
Dinas Ketahanan Pangan juga diminta untuk segera mengambil tindakan intervensi di pasar dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk mencegah lonjakan harga beras yang tinggi akibat faktor eksternal seperti kekeringan.
“Alhamdulillah kita tidak termasuk kedalam wilayah yang merah untuk hal itu, jadi kita masih di sekitaran HET. Artinya bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa inflasi di Provinsi Banten tetap terkendali,” katanya.
Virgojanti menjelaskan bahwa jika ancaman kekeringan mengganggu produksi dan harga beras melonjak, pemerintah akan mengalokasikan cadangan beras sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas harga.
Virgojanti mengajak seluruh masyarakat untuk mengurangi pemborosan pangan dan memanfaatkan limbah pangan sebagai sumber pupuk dan lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya pangan yang ada.
“Ini harus terus kita kawal, agar adanya kekeringan terutama yang mengancam wilayah pertanian dapat kita kendalikan, lantaran hal itu dikhawatirkan dapat mengancam produksi pertanian,” imbuhnya.
