TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Kota Tangerang dinilai memiliki modal kuat dan potensi besar untuk bertransformasi menjadi pusat (hub) industri halal di Indonesia. Namun, pengintegrasian seluruh elemen—mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga lembaga keagamaan—menjadi kunci utama agar target tersebut tercapai secara optimal.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai kesiapan Kota Tangerang menuju Hub Halal, yang menghadirkan akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prawiro Atmo, serta tokoh masyarakat sekaligus mantan Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah.
Empat Modal Utama Kota Tangerang Jadi Hub Halal
Prawiro Atmo menjelaskan bahwa komitmen pemerintah pusat dalam mendukung ekosistem halal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2021/2024 terkait kewajiban sertifikasi halal. Meski demikian, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan menjelang batas waktu kewajiban sertifikasi halal pada 28 Oktober 2026.
“Negara sudah hadir melalui undang-undang, namun memang ada kendala implementasi. Lalu bagaimana Pemda Kota Tangerang memotret aturan tersebut?” ujar Prawiro dalam acara diskusi pada acara Halal Fest di gedung MUI, KOta Tangerang, Senin 20 Juli 2026.
Ia meyakini Kota Tangerang sangat layak menjadi hub halal karena ditopang oleh empat modal strategis:
PDRB Tinggi: Meski wilayahnya tergolong tidak luas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang mencapai Rp224,79 triliun per tahun, bahkan melampaui beberapa provinsi.
Infrastruktur Transportasi: Keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyumbang perputaran ekonomi hingga Rp73,33 triliun.
Basis UKM Kuat: Terdapat sekitar 58.000 pelaku UKM di Kota Tangerang yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Industri Pengolahan: Sektor manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi kota dengan nilai mencapai Rp60,64 triliun per tahun.
“Infrastrukturnya sudah pas, tinggal bagaimana mengintegrasikannya. Di sinilah peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawal industri, kampus, dan Pemda. Jika terintegrasi dengan baik, setengah persoalan dapat terselesaikan,” tegasnya.
Sertifikasi Halal: Peluang, Bukan Beban
Pandangan senada disampaikan oleh Arief R. Wismansyah. Menurutnya, konsep Kota Halal tidak sekadar tuntutan regulasi, melainkan langkah strategis yang membawa manfaat ekonomi sekaligus keberkahan bagi masyarakat.
Arief membagikan pengalamannya dalam mengelola bisnis di bidang kesehatan yang telah menerapkan standar syariah secara penuh.
“Kami menjalankan usaha rumah sakit dari kecil. Saat ini kami menjadi rumah sakit swasta bersertifikat halal pertama di Banten, dan tingkat okupansinya selalu di atas 95 persen,” ungkap Arief.
Ia menekankan bahwa sertifikasi halal kini menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar global.
“Sekarang kalau mau jualan ke pasar besar, mereka pasti menanyakan sertifikat halal. Ini bukan beban, melainkan peluang. Yang namanya pengusaha kata dasarnya ‘berusaha’, kalau tidak mau usaha ya jangan jadi pengusaha,” lanjutnya.
Lebih dari Sekadar Produk Halal
Ketika ditanya mengenai alasan utama mengapa Kota Tangerang layak menyandang predikat Kota Halal, Arief menyoroti potensi demografis dan nilai-nilai kebaikan yang diusung.
“Masyarakat Kota Tangerang mayoritas Muslim. Kita tentu menghormati keberagaman saudara-saudara kita yang non-Muslim, namun kita juga harus menjaga agar nilai-nilai syariah tetap berjalan,” paparnya.
Arief menambahkan, konsep Kota Halal memiliki cakupan yang luas dan berdimensi sosial.
“Kota Halal bukan sekadar soal produk makanan atau minuman, melainkan bagaimana menciptakan kota yang nyaman, bersih, tertata baik, dan membawa kemanfaatan. Potensi pasar halal global ini sangat besar dari sisi ekonomis. Harapannya, program Kota Halal tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh warga,” pungkasnya.
