KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Lingkar Aspirasi Publik (LAP) menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, pada Rabu, 10 Juni 2026 sore. Aksi tersebut menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Aksi LAP, Saipul Basri atau Bung Marcel, mengatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan tentang pengawasan dan perizinan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kota Tangerang.
“Hari ini kami menyampaikan berbagai keresahan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang dan pada umumnya masyarakat Indonesia, terhadap berbagai persoalan yang muncul saat ini, terutama terkait Badan Gizi Nasional dan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada awak media.
Minta Aparat Hukum Bertindak Tegas
LAP menilai kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan penyimpangan lainnya. Mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara maksimal agar seluruh kasus dapat terungkap.
“Kami meminta seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Selain pengusutan kasus korupsi, LAP juga menilai perlu adanya pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami juga berharap adanya evaluasi total terhadap Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Bukan Minta Dibubarkan
Dalam aksi tersebut, LAP menegaskan tidak menolak keberadaan Program Makan Bergizi Gratis. Organisasi tersebut justru mendukung program berjalan dengan baik melalui perbaikan tata kelola dan pengawasan.
“Kami tidak meminta program strategis nasional ini dibubarkan. Namun, dengan banyaknya persoalan yang muncul, kami meminta dilakukan evaluasi total terhadap seluruh pelaksanaan program tersebut,” jelasnya.
Menurut mereka, berbagai persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi dianggap sebagai langkah yang lebih tepat dibanding menghentikan program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat.
Soroti Perizinan SPPG
LAP juga menyoroti kondisi sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan administrasi maupun standar operasional yang berlaku. Persoalan ini disebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan kepada penerima manfaat.
“Kami melihat masih banyak SPPG atau dapur penyedia makanan yang belum memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh di Kota Tangerang, terdapat ratusan SPPG, namun yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi maupun izin operasional lainnya masih sangat sedikit,” ungkap Saipul.
Kondisi tersebut, menurut LAP, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Keamanan makanan dan kualitas pelayanan dinilai harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut.
“Ketika sebuah SPPG tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, tentu muncul pertanyaan mengenai kualitas pelayanan dan keamanan makanan yang diberikan kepada para siswa melalui program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
Pengawasan Dinilai Masih Lemah
Selain aspek perizinan, LAP juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Mereka menilai kondisi itu berpotensi memicu berbagai persoalan yang merugikan penerima manfaat.
“Kemungkinan munculnya kasus keracunan atau persoalan lainnya bisa saja disebabkan karena SPPG tidak menjalankan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya juga masih sangat lemah,” tambahnya.
Saipul menilai persoalan tersebut sudah cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa fokus tuntutan mereka adalah perbaikan program, bukan penghentian.
“Persoalan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Namun sekali lagi, yang kami dorong bukan pembubaran program, melainkan evaluasi total dan menyeluruh agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan awalnya,” katanya.
Aksi penyampaian aspirasi yang digelar LAP diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Massa berkumpul di kawasan Taman Gajah Tunggal, Cikokol, sebelum bergerak menuju Tugu Adipura.
“Kami dari Lingkar Aspirasi Publik berjumlah sekitar 50 orang yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi hari ini,” ujarnya.
LAP memastikan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Organisasi tersebut bahkan telah menyiapkan langkah lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan belum mendapat respons.
“Ini merupakan aksi kedua yang kami lakukan. Sebelumnya kami juga menggelar doa bersama dan aksi menyalakan lilin setelah ditangkapnya Kepala Badan Gizi Nasional. Ke depan, kami akan terus melakukan berbagai gerakan dan penyampaian aspirasi sampai persoalan-persoalan yang ada di negeri ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
