KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Hampir satu tahun pasangan Sachrudin dan Maryono memimpin roda pemerintahan Kota Tangerang. Sejak resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2025–2030 pada 19 Februari 2025, keduanya membawa visi besar melalui program 3G yang mencakup Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako.
Program 3G dirancang sebagai kebijakan unggulan yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Konsep ini juga telah diselaraskan dengan arah pembangunan lima tahunan dalam RPJMD Kota Tangerang, meski pelaksanaannya di lapangan dinilai belum sepenuhnya optimal.
Pengamat politik Adib Miftahul menilai secara konsep, arah kebijakan pemerintahan Sachrudin–Maryono sudah tepat. Namun, capaian program masih belum sesuai dengan ekspektasi awal.
“Programnya sudah on the track, tapi pencapaiannya belum maksimal,” ujar Adib Miftahul, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), pada Jumat, 2 Januari 2026.
Adib menilai kendala utama bukan terletak pada desain kebijakan, melainkan pada kinerja birokrasi sebagai pelaksana. OPD disebut belum bekerja dengan ritme cepat untuk mendorong realisasi program 3G.
“Penyakit awalnya ada di awak kabinetnya sendiri. OPD sampai level kepala bidang belum menunjukkan kecepatan dan ketajaman dalam mengejar target,” kata Adib.
Menurutnya, program sebesar 3G membutuhkan kekompakan tim dan disiplin eksekusi yang tinggi. Tanpa dukungan birokrasi yang solid, program tersebut berpotensi hanya menjadi slogan.
“Monumental itu bukan sekadar besar di konsep, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kalau mau seperti itu, wali kota dan wakil wali kota harus punya team work yang bisa diajak berlari cepat,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pemerintahan, termasuk kemungkinan perombakan kabinet. Evaluasi dinilai perlu menyentuh hingga level struktural paling bawah.
“Perombakan itu penting, bahkan sampai level kepala bidang. Pilih orang-orang yang mengerti target, tahu prioritas, dan paham cara bekerja cepat,” katanya.
Adib mengingatkan, tanpa pembenahan birokrasi yang cepat dan tepat, waktu kepemimpinan bisa habis untuk urusan internal. Dampaknya, program prioritas berisiko berjalan stagnan.
Selain persoalan sumber daya birokrasi, penentuan prioritas anggaran juga menjadi sorotan. Menurut Adib, keberhasilan program unggulan sangat bergantung pada ketepatan alokasi belanja daerah.
“Proyeksi urgensi pembangunan harus dipetakan lebih jeli. Mana yang harus dikejar lebih dulu, di situlah anggarannya harus ditambah,” ujarnya.
Ia menilai beberapa sektor seperti penanganan banjir, infrastruktur, dan UMKM sudah berada di jalur yang tepat. Namun, dukungan anggaran terhadap sektor tersebut dinilai belum sepenuhnya kuat.
“Sudah on the track, tapi belum optimal karena anggarannya belum diprioritaskan secara maksimal,” katanya.
