TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Di sela kegiatan pengobatan gratis di Periuk Damai, DPP PDI Perjuangan turut menanggapi isu nasional terkait penonaktifan peserta BPJS PBI. Isu tersebut dinilai perlu dikawal agar tidak merugikan masyarakat.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan terus mengawasi kebijakan tersebut. Ia memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tidak boleh terabaikan.
“Kalau warga mengalami kesulitan, silakan temui kader di wilayah karena BPJS harus tetap aktif dan tidak boleh memilah jenis penyakit. Semua warga berhak mendapatkan jaminan kesehatan tanpa diskriminasi,” tegas dr. Ribka, pada Senin, 16 Februari 2026.
Wakil Wali Kota Tangerang sekaligus Anggota Kader DPC PDIP, Maryono Hasan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang telah menyiapkan langkah antisipasi melalui penganggaran. Ia menjelaskan terdapat dua pos anggaran yang disiapkan untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
“Untuk penghentian BPJS PBI dari pusat, kami sudah menyiapkan anggaran 2026 melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar masyarakat tetap masuk dalam PBI JKN sekitar 72 ribu jiwa. Jadi warga Kota Tangerang tidak perlu khawatir karena pemerintah daerah sudah mengantisipasi agar layanan tetap berjalan,” jelas Maryono.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan partai menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik tetap optimal. Program pengobatan gratis dan pengawalan kebijakan BPJS disebut sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan dua langkah tersebut, PDI Perjuangan menunjukkan peran aktifnya dalam aksi sosial sekaligus pengawalan kebijakan kesehatan. Kehadiran ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga Kota Tangerang.
