KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membeberkan berbagai faktor utama penyebab banjir yang masih menghantui wilayah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Hal ini terungkap dalam agenda monitoring, evaluasi, dan diskusi lintas sektor yang digelar pada Selasa, 28 Mei 2025.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengurangan risiko banjir, serta memperkuat substansi Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) yang tengah disusun.
“Kami mendiskusikan identifikasi masalah bencana banjir sekaligus menghimpun data terkait program pengurangan risiko banjir yang telah dilaksanakan pemerintah daerah,” ujar Andre, dikutip dari situs resmi Menko PMK, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Andre menekankan pentingnya percepatan penyusunan Inpres untuk menghindari bencana yang lebih luas. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain pesatnya urbanisasi, minimnya ruang terbuka hijau, serta belum optimalnya sinergi lintas wilayah dalam kebijakan penanganan banjir.
Di Tangerang Selatan, sistem drainase yang tidak memadai akibat aliran limbah rumah tangga menjadi penyebab utama. Sedangkan di Kota Tangerang, tantangan datang dari kapasitas sungai yang rendah, sedimentasi tinggi, serta tingginya kepadatan penduduk yang memperparah minimnya daya serap air tanah. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kini hanya menyisakan sekitar 22 persen dari total luas wilayah.
“Rancangan Inpres diharapkan memperkuat kebijakan daerah melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk upaya pembangunan RTH sebagai area retensi air dengan pendekatan sosial-kemasyarakatan,” katanya.
Kemenko PMK menargetkan integrasi kebijakan banjir secara komprehensif di kawasan Tangerang Raya. Pembangunan RTH dengan pendekatan sosial menjadi langkah penting dalam mengurangi kerugian infrastruktur dan ekonomi akibat banjir, yang nantinya akan dikelola bersama OPD terkait di masing-masing daerah.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Kemenko PMK turut berkoordinasi dengan BPBD Kota Tangsel, Dinas PUPR Kota Tangerang, dan BPBD Kota Tangerang, guna memperoleh informasi faktual terkait program penanganan banjir dan hambatan yang dihadapi di masing-masing wilayah.
*Pemkot Tangerang Genjot Infrastruktur Pengendali Banjir*
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, turut merespons kondisi ini dengan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik rawan banjir, seperti perbaikan turap di Perumahan Pinang Griya dan perencanaan pembangunan embung atau tandon air di Cipadu, Kecamatan Larangan.
“Wilayah Larangan dan Pinang cukup rawan genangan. Saya minta jajaran teknis segera menyiapkan detail pembangunan tandon air agar segera direalisasikan,” ungkap Sachrudin, pada Senin, 5 Mei 2025.
“InsyaAllah, seluruh ikhtiar ini akan kita maksimalkan. Kita ingin Kota Tangerang bebas dari banjir,” tandasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan urbanisasi yang berdampak pada bencana banjir.
Dengan kolaborasi multisektor dan kebijakan yang menyeluruh, harapan menuju Tangerang Raya yang tangguh terhadap bencana bukanlah sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang sedang dikerjakan bersama.
