TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID– Kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang masa sidang 2025–2026 dapil Kota Tangerang 1 digelar di RW 06, Kelurahan Tanah Tinggi, pada Sabtu, 28 Maret 2026. Warga memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari infrastruktur hingga program jaminan sosial.
Acara ini dihadiri warga dan perwakilan instansi terkait. Suasana berlangsung terbuka dengan banyak aspirasi disampaikan langsung.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, menegaskan bahwa reses bukan sekadar kegiatan formal. Ia menyebut reses sebagai cara untuk menyerap kebutuhan nyata masyarakat.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan warga. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan lingkungan.
“Masukan dari warga ini akan menjadi bahan konkret untuk kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan di DPRD. Tidak boleh ada aspirasi yang berhenti di forum saja, harus ditindaklanjuti,” ujar Andri.
Menurutnya, persoalan seperti BPJS dan infrastruktur adalah kebutuhan penting. Ia juga menyoroti masih kurangnya informasi yang diterima masyarakat.
“Kita akan dorong agar program yang sudah ada, baik dari pemerintah kota maupun pusat, bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Kuncinya ada di administrasi yang akurat dan sosialisasi yang masif,” katanya.
Ketua RW 06 Tanah Tinggi, Ujang Anwar, menyampaikan sejumlah keluhan warga. Ia menyebut masalah BPJS, drainase, dan jalan rusak sebagai persoalan utama.
“Keluhan masyarakat itu soal BPJS, terus drainase, sama paving block. Masih banyak jalan yang rusak dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang,” kata Ujang.
Ia juga mengungkapkan bahwa usulan warga melalui Musrenbang belum terealisasi. Padahal usulan tersebut sudah diajukan dari tingkat RT.
“Kami sudah ajukan dari RT 01 sampai RT 04, tapi tidak masuk dan tidak naik ke tingkat selanjutnya. Waktu itu memang harus melalui dewan, sementara di wilayah kami keterwakilan itu minim,” ujarnya.
Selain itu, pemahaman masyarakat tentang BPJS masih rendah. Banyak warga belum mengetahui manfaat program tersebut secara jelas.
“Warga itu masih minim pengetahuannya soal BPJS. Informasinya belum sampai dengan baik,” kata Ujang.
Ia berharap ke depan ada perubahan yang dirasakan warga. Terutama dalam pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan.
“Harapannya ke depan kondisi warga bisa lebih baik, terutama dari sisi kesehatan,” ujarnya.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Hari Dwi Marwoko, juga memberikan penjelasan. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masih banyak warga yang hanya mengenal BPJS Kesehatan. Padahal ada BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat berbeda.
“Selama ini masyarakat cenderung hanya tahu BPJS Kesehatan, padahal ada BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat yang berbeda,” kata Hari.
Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja dari berbagai risiko. Termasuk kecelakaan kerja dan santunan kematian.
“Kalau peserta meninggal dunia, santunan yang diberikan bisa mencapai Rp42 juta untuk ahli waris. Sementara untuk kecelakaan kerja, biaya pengobatan ditanggung sampai sembuh sesuai indikasi medis,” ujarnya.
Hari juga menyebut Pemkot Tangerang telah mengalokasikan anggaran untuk pekerja rentan. Program ini ditujukan untuk memperluas perlindungan sosial.
“Untuk tahun ini, sekitar 22.600 pekerja rentan sudah dianggarkan untuk mendapatkan perlindungan. Ini yang terus kami dorong agar jumlahnya bisa meningkat ke depan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendaftaran kini semakin mudah. Masyarakat bisa mendaftar melalui kantor, situs resmi, atau aplikasi.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program ini,” imbuhnya.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Diharapkan, semua masukan bisa segera ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat.
